SAMARINDA – Keluhan soal banjir kembali mengemuka dalam setiap pertemuan wakil rakyat dengan masyarakat. Saat melakukan kegiatan serap aspirasi, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mengaku sebagian besar masukan yang ia terima berkaitan langsung dengan persoalan banjir yang tak kunjung selesai, khususnya di Kota Samarinda.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Samarinda, Fuad menyebut persoalan tersebut sudah menjadi “langganan” aspirasi warga. Kota yang dikenal dengan julukan Kota Tepian itu kerap berubah menjadi lautan air setiap kali diguyur hujan, bahkan dengan intensitas sedang sekalipun.
“Untuk itu, saya minta pemerintah daerah saling bahu-membahu menangani persoalan ini. Banjir ini bukan masalah baru, tapi juga belum benar-benar tuntas,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, belum lama ini.
Fuad tidak menampik bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya, termasuk melanjutkan proyek-proyek perbaikan dan normalisasi drainase di sejumlah titik rawan. Namun, menurutnya, langkah tersebut belum mampu menjawab akar persoalan secara menyeluruh.
Ia menilai, banjir di Samarinda bukan semata persoalan saluran air yang tersumbat, tetapi juga menyangkut kondisi infrastruktur, tata ruang kota, hingga perubahan fungsi lahan yang terus berlangsung.
“Perbaikan memang sudah berjalan, tetapi proses ini membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa itu, hasilnya tidak akan maksimal,” sambung Fuad.
Dalam berbagai agenda pertemuan dengan pihak eksekutif, baik di tingkat kota maupun provinsi, Fuad mengaku secara konsisten menyampaikan laporan dan keluhan masyarakat. Menurutnya, hingga kini aduan terkait banjir masih terus masuk, menandakan persoalan tersebut belum terurai secara sistemik.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran khusus penanganan banjir. Pasalnya, anggaran yang tersedia selama ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh titik-titik kritis yang selalu terendam saat hujan deras melanda.
“Ada beberapa kawasan yang setiap hujan selalu banjir. Ini berarti penanganannya harus lebih menyeluruh dan terencana, bukan hanya tambal sulam,” tegasnya.
Fuad menyadari kondisi fiskal daerah saat ini tidak sepenuhnya ideal, terutama dengan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Namun demikian, ia menegaskan persoalan banjir tetap harus menjadi prioritas utama karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Meskipun kita tahu ada potongan TKD, pemerintah tetap harus menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas. Ini menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi warga,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
