SAMARINDA — Masa reses DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun ini akhirnya dituntaskan. Seluruh anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing, menyerap denyut persoalan yang dirasakan masyarakat. Hasilnya, aspirasi publik dari berbagai penjuru Kaltim ternyata bertemu pada simpul yang sama: layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyebut proses penyerapan aspirasi melalui reses merupakan mekanisme rutin yang dilakukan tiga kali dalam setahun. Meski berlangsung pada waktu dan wilayah yang berbeda, substansi aspirasi masyarakat dinilai relatif seragam.
“Sebenarnya proses itu setahun tiga kali. Setahun tiga kali kita masuk masa sidang dan reses. Kurang lebih isinya hampir sama semua,” ujar Yenni beberapa waktu lalu.
Menurutnya, jika disarikan, keluhan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur masih berkutat pada kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup. Mulai dari fasilitas kesehatan yang mudah diakses, mutu pendidikan, hingga infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi warga.
“Rata-rata yang disampaikan masyarakat itu soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan yang baik, jembatan, dan bagaimana targetnya ekonomi bisa meningkat,” jelasnya.
Yenni menegaskan, hampir seluruh fraksi di DPRD Kaltim mencatat aspirasi yang senada. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan-persoalan tersebut memang menjadi kebutuhan mendesak dan merata, bukan hanya isu sektoral atau lokal semata.
“Kalau kita dengarkan tadi, hampir semua fraksi kurang lebih sama. Intinya tetap kesehatan untuk masyarakat, pendidikan, infrastruktur—jalan dan jembatan,” katanya.
Terkait pelaksanaan reses, Yenni memastikan seluruh anggota DPRD Kaltim telah menuntaskan kewajibannya. Dari total 55 anggota dewan, tidak ada satu pun yang tertunda atau belum melaporkan hasil resesnya.
“Untuk dari DPRD sendiri, alhamdulillah semua sudah menjalankan resesnya. Ada 55 anggota, semuanya sudah selesai, tidak ada yang tertunda,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil reses tersebut akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan, terutama dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan ke depan.
Aspirasi masyarakat yang terkumpul akan diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan provinsi.
“Kita tutup di akhir tahun ini. Seluruh proses reses sudah rampung dan menjadi dasar bagi DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan ke depan,” pungkas Yenni.
MIN | ADV DPRD KALTIM
