SAMARINDA — Persoalan kekurangan tenaga pendidik di Kalimantan Timur kembali mengemuka. DPRD Kaltim menilai kondisi ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius serta terencana. Pasalnya, kekurangan guru tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga menjalar hingga wilayah perkotaan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kebutuhan guru di berbagai kabupaten dan kota masih sangat besar. Bahkan, Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi pun belum luput dari persoalan klasik tersebut.
“Bukan hanya di daerah 3T. Di kota Samarinda sendiri kami masih menghadapi kekurangan guru yang signifikan,” ujar Darlis beberapa waktu lalu.
Situasi serupa, lanjut dia, juga dialami Kota Balikpapan yang notabene menjadi salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kekurangan guru terjadi di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
Seluruh jenjang tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Darlis menyebut, kondisi paling memprihatinkan terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebagai sekolah vokasi, SMK membutuhkan guru produktif yang menguasai kompetensi keahlian sesuai dengan pilihan jurusan siswa. Namun, ketersediaan guru dengan spesifikasi tersebut masih jauh dari ideal.
“SMK ini membutuhkan guru-guru keahlian khusus. Tapi faktanya, jumlah guru produktif kita masih sangat kurang,” ungkapnya.
Ia merinci, saat ini Kalimantan Timur masih kekurangan hampir 2.000 guru SMK. Selain itu, kebutuhan guru SMA mencapai sekitar 1.000 orang, sementara untuk SLB hampir 500 guru. Jika diakumulasikan, defisit tenaga pendidik di Kaltim mencapai ribuan orang.
“Kekurangan ini bukan hanya terjadi di daerah terpencil, tapi juga di kota-kota besar. Sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim masih mengalami defisit guru,” tegas Darlis.
Persoalan tersebut kian diperparah dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada bertambahnya rombongan belajar. Rasio antara jumlah guru dan ruang belajar menjadi tidak seimbang. Akibatnya, beban mengajar guru meningkat, sementara kualitas layanan pendidikan dikhawatirkan menurun.
Melihat kondisi itu, DPRD Kaltim mendorong Disdikbud untuk segera menyusun roadmap atau peta jalan pemenuhan kebutuhan guru secara terstruktur dan terukur.
Menurut Darlis, dokumen perencanaan tersebut penting agar rekrutmen tenaga pendidik benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di setiap daerah.
“Kita butuh peta jalan yang jelas, agar pemenuhan guru tidak lagi bersifat tambal sulam, tetapi berdasarkan kebutuhan yang terukur,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan guru, khususnya di SMK dan SLB yang memerlukan keahlian khusus. Pemenuhan kuantitas, kata dia, harus berjalan seiring dengan kualitas dan kesesuaian kompetensi.
“Ini bukan hanya soal jumlah. Kualitas dan kesesuaian kompetensi juga harus dipastikan. Kalau kebutuhan guru SMK dan SLB tidak terpenuhi, maka dampaknya bisa menjalar ke SMA,” pungkas Darlis.
MIN | ADV DPRD KALTIM
