SAMARINDA — Melambungnya harga tiket pesawat domestik kembali menuai sorotan keras dari DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai mahalnya ongkos penerbangan di dalam negeri sudah berada di luar batas kewajaran dan mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap mobilitas masyarakat.
Nurhadi menyebut, meski Kementerian Perhubungan telah menetapkan batas atas dan bawah harga tiket pesawat, praktik di lapangan menunjukkan biaya penerbangan domestik tetap mencekik. Salah satu penyebab utamanya, kata dia, adalah tingginya komponen pajak dan biaya bandara.
“Batas harga itu memang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Tapi kalau kita lihat faktanya, harga tiket tetap mahal karena peran pajak di negara kita ini terlalu tinggi,” ujar Nurhadi, Kamis (25/12/2025).
Ia mencontohkan perbedaan mencolok harga tiket rute Balikpapan–Jakarta dan Jakarta–Balikpapan, meski jarak, jenis pesawat, hingga maskapai yang digunakan sama.
“Jaraknya sama, pesawatnya sama, tapi harganya bisa berbeda. Katanya karena pajak bandara di Balikpapan lebih tinggi. Itu belum ditambah lagi pajak bahan bakar. Ini kan jadi aneh,” katanya.
Nurhadi menilai ketimpangan tersebut semakin terasa jika dibandingkan dengan moda transportasi lain. Menurutnya, angkutan darat dan laut tidak mengenal perbedaan tarif berdasarkan arah perjalanan.
“Kalau angkutan lain, mau jauh atau dekat, mau ke sini atau ke sana, tarifnya sama. Tapi pesawat kok bisa Balikpapan–Jakarta beda dengan Jakarta–Balikpapan. Ini yang membuat masyarakat bingung dan merasa tidak adil,” tegasnya.
Kekecewaan Nurhadi semakin memuncak setelah ia mendapati harga tiket rute Jakarta–Medan yang menembus angka fantastis. Pengalaman itu ia temui secara langsung saat hendak merencanakan ke Sumatera Utara.
“Tadi malam saya cek sendiri. Jakarta–Medan itu harganya sampai Rp10 juta. Saya kaget. Ini bukan cerita orang, saya lihat sendiri,” ungkapnya.
Padahal, menurut Nurhadi, Komisi II DPRD Kaltim sempat merencanakan kunjungan ke Medan pada akhir tahun, sekaligus untuk menjenguk rekan dan menyalurkan perhatian terhadap masyarakat terdampak musibah di Aceh Tamiang. Namun rencana itu akhirnya batal, salah satunya karena biaya perjalanan yang tidak rasional.
“Akses terdekat ke Aceh itu lewat Medan. Tapi kalau tiketnya Rp10 juta, bagaimana mau bergerak cepat? Masa hanya gara-gara harga tiket, bantuan jadi tidak sampai,” ucapnya prihatin.
Ironisnya, Nurhadi menyebut justru rute internasional dengan transit di negara tetangga jauh lebih murah dibandingkan penerbangan langsung di dalam negeri.
“Saya lihat caranya anaknya Marissa Haque, ke Medan itu lewat Jakarta–Kuala Lumpur, baru ke Medan. Walau lempar, walau transit, tapi jauh lebih murah,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut Nurhadi, semestinya menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan maskapai nasional.
“Harusnya pemerintah malu dengan negara tetangga. Maskapai luar berani pasang harga murah, sementara di dalam negeri kita justru mahalnya tidak karuan,” tegasnya.
Nurhadi juga menyoroti peran maskapai milik negara, khususnya Garuda Indonesia, yang dinilainya belum menunjukkan fungsi sebagai agen pelayanan publik.
“Ini BUMN, loh. Garuda. Tapi sampai segitunya harga tiket. Menurut saya ini memalukan,” ujarnya lugas.
Ia menegaskan, alasan musiman seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak bisa terus dijadikan pembenaran atas mahalnya tiket pesawat.
“Oke lah kalau alasannya Nataru. Tapi masa setiap waktu selalu begitu? Apalagi di saat daerah lain butuh bantuan dan akses cepat,” katanya.
Nurhadi menilai persoalan mahalnya tiket pesawat domestik harus menjadi catatan serius pemerintah pusat, baik dalam evaluasi struktur pajak, biaya bandara, hingga tata kelola maskapai nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal kehadiran negara. Jangan sampai mobilitas masyarakat dan solidaritas kemanusiaan terhambat hanya karena harga tiket yang tidak masuk akal,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
