SAMARINDA – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai daerah ini masih memerlukan perhatian serius, terutama bagi desa-desa yang berada di wilayah perbatasan dan kawasan pedalaman.
Sorotan tersebut disampaikan Yenni usai melakukan kegiatan reses dan menyerap langsung aspirasi masyarakat di sejumlah kecamatan. Dari kunjungan lapangan itu, ia melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses penghubung antarwilayah desa, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Paser cukup kondusif. Tetapi untuk urusan infrastruktur dasar, terutama aksesibilitas desa, memang masih perlu penanganan yang berkelanjutan,” ujar Yenni beberapa waktu lalu.
Dalam setiap titik resesnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menemukan benang merah aspirasi warga.
Mayoritas masyarakat desa mengeluhkan keterbatasan sarana penghubung menuju lahan pertanian dan perkebunan. Permintaan pembangunan jembatan gantung pun mendominasi dialog antara warga dan wakil rakyat.
“Selama saya turun langsung ke lapangan, aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah kebutuhan jembatan gantung untuk akses ke kebun,” ungkapnya.
“Untuk akses jembatan menuju sekolah, sejauh ini belum ada keluhan yang secara khusus disampaikan,” tambah Yenni.
Menurutnya, fakta tersebut menggambarkan betapa kehidupan ekonomi masyarakat desa di Paser masih sangat bergantung pada infrastruktur sederhana namun memiliki fungsi yang vital. Tanpa jembatan penghubung, warga kesulitan mengangkut hasil panen, terutama saat musim hujan atau ketika debit sungai meningkat.
“Kalau akses ke kebun terputus, hasil panen tidak bisa segera dibawa keluar. Itu berpengaruh langsung pada pendapatan petani,” jelasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi tersebut, Yenni menyebut DPRD Kaltim bersama pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur secara bertahap dan terencana. Di Kecamatan Kuaro, misalnya, telah dibangun tiga unit jembatan gantung yang difungsikan sebagai jalan usaha tani.
“Di Kecamatan Kuaro sudah ada tiga titik jembatan gantung yang dibangun. Alhamdulillah sangat membantu masyarakat, dan insyaallah tahun depan akan kembali kami tambahkan,” ujarnya.
Yenni menegaskan, pembangunan jembatan gantung bukan semata soal menghadirkan bangunan fisik. Lebih dari itu, infrastruktur tersebut menjadi bagian dari strategi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa dan memperkuat rantai produksi pertanian.
Dengan akses yang lebih layak, petani diharapkan dapat membawa hasil kebun menggunakan kendaraan roda dua, sehingga waktu tempuh lebih singkat dan biaya operasional dapat ditekan.
“Paling tidak petani sudah bisa membawa hasil panen dengan sepeda motor. Aktivitas di kebun jadi lebih lancar dan tidak lagi terhambat oleh kondisi alam,” tambahnya.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Yenni memastikan DPRD Kaltim tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi.
Ia menegaskan, jika ke depan ditemukan kendala infrastruktur yang menghambat akses menuju sekolah, maka hal tersebut akan menjadi perhatian serius.
“Semua kebutuhan dasar masyarakat desa harus dipenuhi secara merata. Kalau ada akses pendidikan yang terhambat, tentu akan kami dorong agar segera ditangani,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
