SAMARINDA – Pemanfaatan influencer media sosial sebagai bagian dari strategi promosi pemerintah daerah dinilai sah-sah saja untuk dicoba. Namun, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengingatkan agar langkah tersebut tidak buru-buru disimpulkan berhasil atau gagal tanpa melalui proses evaluasi yang objektif dan terukur.
Menurut Sarkowi, influencer sejatinya hanya salah satu instrumen dalam strategi pemasaran. Keberhasilannya tidak bisa dinilai dari persepsi awal atau penilaian subjektif, melainkan harus dibuktikan melalui data setelah program dijalankan.
“Kalau belum pernah dicoba, tentu belum bisa dievaluasi. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan efektif atau tidak,” ujar Sarkowi beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Golkar itu menilai, kritik terhadap sebuah kebijakan seharusnya muncul setelah ada hasil yang bisa diukur, bukan sebelum program berjalan.
Ia mendorong agar pemanfaatan influencer dilakukan secara selektif, terencana, dan benar-benar disesuaikan dengan tujuan program yang ingin dicapai.
“Influencer itu bukan tujuan, tapi alat. Jadi harus jelas mau dipakai untuk apa dan sasarannya ke mana,” katanya.
Lebih jauh, Sarkowi menjelaskan bahwa evaluasi efektivitas baru bisa dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program dijalankan.
Sejumlah indikator dapat digunakan, mulai dari jangkauan promosi, tingkat keterlibatan publik, hingga dampak riil terhadap sektor yang dipromosikan, baik pariwisata, ekonomi kreatif, maupun program pembangunan lainnya.
“Pengukurannya bisa dilihat secara historis. Apakah ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah menggunakan influencer atau media sosial secara masif,” jelasnya.
Menurut Sarkowi, pendekatan berbasis data jauh lebih sehat dibandingkan penilaian yang hanya didorong oleh selera pribadi, prasangka, atau bahkan kepentingan tertentu. Jika hasil evaluasi menunjukkan tidak ada peningkatan yang berarti, maka strategi tersebut perlu dikaji ulang. Sebaliknya, jika terbukti memberi dampak positif, kolaborasi dengan influencer layak dipertahankan bahkan dikembangkan.
“Kalau ternyata tidak ada hasilnya, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau ada dampak yang nyata, kenapa tidak dilanjutkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sarkowi juga menyinggung berbagai tantangan yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan. Mulai dari persoalan keamanan, keterbatasan infrastruktur, hingga minimnya fasilitas pendukung.
Namun, menurutnya, tantangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan publik.
“Semua program pasti punya kendala. Yang penting bukan menghindari masalahnya, tapi bagaimana cara menyikapinya dan mencari solusi,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak ingin menarik kesimpulan hanya berdasarkan asumsi atau opini sesaat. Evaluasi yang menyeluruh, kata dia, baru dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran dengan melihat data dan laporan secara komprehensif.
Dalam konteks tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur menjadi instrumen penting bagi DPRD Kaltim untuk menilai kinerja pemerintah daerah.
Melalui LKPJ, DPRD dapat melakukan evaluasi objektif terhadap capaian program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mengidentifikasi sektor yang telah berjalan baik maupun yang masih memerlukan perbaikan.
“Dari LKPJ itulah kita bisa melihat gambaran utuh. Mana program yang efektif, mana yang perlu diperbaiki, semuanya berbasis data,” pungkas Sarkowi.
MIN | ADV DPRD KALTIM
