SAMARINDA-Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menilai masih ada ketimpangan pelaksanaan di daerah terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat belum sepenuhnya merata diterapkan di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, program MBG awalnya ditujukan untuk memperbaiki status gizi anak-anak. Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan adanya dampak lain yang tak kalah penting.
“Ketika kami meninjau langsung ke lapangan, justru ditemukan manfaat tambahan. Selain meningkatkan gizi anak, program ini juga mendorong kreativitas petani lokal yang terlibat dalam pasokan bahan pangan,” ujarnya, Senin (26/5).
Ananda mengungkapkan temuan ini saat mengunjungi salah satu dapur MBG di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang setiap hari memasak untuk 3.500 siswa. Ia menyebut para petani setempat kini lebih aktif berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menyuplai kebutuhan dapur MBG.
“Petani mulai bertanya dan berdiskusi soal komoditas yang sebaiknya ditanam agar bisa terus menyuplai dapur MBG. Ini memicu lahirnya perencanaan pertanian yang lebih terarah,” jelas Ananda.
Politisi PDI Perjuangan itu berharap Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota turut mengambil tanggung jawab penuh dalam keberlangsungan program ini. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan agar program bisa terus ditingkatkan dan disinergikan dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia juga mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bekerja sama, dalam hal pendataan siswa serta pengawasan asupan gizi dan potensi alergi makanan.
Meski mendukung penuh program ini, Ananda mengingatkan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.(sp/Adv DPRDkaltim)
