SAMARINDA — Musibah banjir yang kerap melanda Kota Samarinda setiap kali hujan deras atau terjadi luapan air sungai kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan dengan fokus awal pada kawasan hulu Sungai Karang Mumus (SKM).
Menurut Subandi, kerusakan lingkungan di kawasan hulu SKM menjadi salah satu pemicu utama banjir yang terjadi berulang di wilayah perkotaan Samarinda. Pembukaan lahan yang masif untuk pembangunan perumahan dan aktivitas lainnya telah mengurangi daya resap air secara signifikan.
“Kalau kita lihat di bagian hulunya, pembukaan lahannya luar biasa. Ini yang menyebabkan daya resap air semakin berkurang dan limpahannya langsung masuk ke kawasan kota,” kata Subandi saat dihubungi, Sabtu (13/12/2025).
Ia menilai, sejauh ini pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan banjir, meski memiliki fokus yang berbeda.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata dia, mendorong pengerukan Sungai Mahakam karena pendangkalan akibat sedimentasi dinilai sudah cukup parah. Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda lebih memprioritaskan penanganan Sungai Karang Mumus.
“Dua rencana ini sama-sama prioritas. Pak Wali Kota fokus ke SKM dan itu masuk akal karena sudah melalui kajian teknis. Pak Gubernur menginginkan pengerukan Sungai Mahakam, itu juga ada kajian teknisnya,” ujar Subandi.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengerukan Sungai Mahakam membutuhkan anggaran yang sangat besar, mengingat panjang sungai yang harus ditangani. Karena itu, pemerintah diminta menyesuaikan langkah dengan kemampuan fiskal daerah.
“Apalagi pengerukannya sepanjang Sungai Mahakam. Cost-nya besar. Kita harap pemerintah bisa menyesuaikan, karena tujuannya sama-sama baik,” katanya.
Subandi menilai, sebagai solusi awal, penanganan banjir sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada kawasan hulu Sungai Karang Mumus. Wilayah hulu ini mencakup kawasan Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai dari Pampang, Tanah Datar, Marangkayu hingga Muara Badak.
“Selama ini limpahan air dari atas itu paling besar dampaknya dirasakan di Samarinda Utara,” ujarnya.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Samarinda ini menyebut, program utama Pemerintah Kota Samarinda berupa pengendalian banjir di hulu SKM merupakan langkah yang strategis. Salah satunya melalui pembangunan folder seluas 60 hektare di kawasan Sungai Siring, Pampang, yang berfungsi menahan debit air sebelum masuk ke kawasan perkotaan.
“Rencananya begitu, untuk mengendalikan air supaya limpahan dari hulu Karang Mumus tidak langsung tumpah ke Samarinda,” kata Subandi.
Ia menambahkan, proyek tersebut menjadi kunci pengendalian banjir, meski membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Hingga saat ini, pembangunan baru dimulai dengan penggalian sekitar 10 hektare dari total rencana 60 hektare.
“Bagaimanapun ini butuh support anggaran yang besar. Saat ini baru tahap awal,” ujarnya.
Meski mendorong penanganan SKM sebagai prioritas awal, Subandi menegaskan bahwa program pengerukan Sungai Mahakam tetap penting dan tidak bisa diabaikan. Pendangkalan sungai utama di Kaltim itu, menurut dia, sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
“Kita bisa lihat di sepanjang Jalan Slamet Riyadi, sudah tumbuh rumput di sungai. Kapal-kapal yang mau merapat mulai kesulitan. Artinya, daya tampung Sungai Mahakam sudah berkurang luar biasa,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
