SAMARINDA-Sarkowi V Zahry, menyoroti persoalan klasik dalam dunia pendidikan yang belum tuntas: ketimpangan antara jumlah pendaftar dan kapasitas sekolah negeri, terutama di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Menurut Sarkowi, setiap tahun jumlah calon peserta didik yang mendaftar di sekolah negeri terus meningkat drastis. Namun, daya tampung sekolah belum bisa mengimbangi lonjakan tersebut.
“Sekolah negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dianggap aman dan terjangkau. Tapi ketika kapasitas tidak mencukupi, banyak anak yang gagal melanjutkan pendidikan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa kondisi ini mengancam pemerataan hak atas pendidikan, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Ketika tidak tertampung di sekolah negeri, pilihan untuk masuk sekolah swasta bukanlah solusi mudah karena keterbatasan biaya.
“Banyak orang tua akhirnya memutuskan anaknya menunda sekolah setahun. Ini bukan soal kesiapan mental anak, tapi soal ekonomi keluarga,” tegasnya.
Sarkowi juga menyoroti faktor geografis Kukar yang luas dan antarwilayahnya berjauhan. Menurutnya, pembangunan sekolah baru harus mempertimbangkan pendekatan spasial agar benar-benar menjangkau kawasan yang belum terlayani.
“Kukar ini karakter wilayahnya kompleks. Harus ada peta kebutuhan pendidikan yang berbasis wilayah agar penambahan sekolah tidak asal bangun,” jelas anggota Komisi IV itu.
Ia menyebut, salah satu lokasi strategis untuk pembangunan sekolah baru adalah daerah Loa Tebu. Lokasinya dinilai cukup ideal sebagai zona penyangga yang bisa mengakomodasi peserta didik dari beberapa desa sekitar.
“Masalah lahan ini harus dicarikan solusi cepat. Perlu kolaborasi lintas sektor, bahkan bisa saja melibatkan masyarakat lewat skema hibah,” sarannya.
Lebih jauh, Sarkowi meminta pemerintah provinsi dan kabupaten mempercepat penyusunan peta kebutuhan pendidikan berbasis spasial. Ia menilai upaya ini akan memastikan pembangunan sekolah tepat sasaran.(sp/Adv DPRDkaltim)
