DPRD Kalimantan Timur
Gratispol Akan Berganti Nama Menjadi Bantuan Keuangan Perguruan Tinggi
DPRD Kalimantan Timur
SAMARINDA-Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda, Fathur Rachim, membantah adanya praktik jual beli seragam sekolah di sekolahnya. Menurutnya, toko koperasi sekolah hanya menyediakan kebutuhan siswa,
SAMARINDA-Anggota DPRD Kaltim, La Ode Nasir menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai abai terhadap kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), meski peran mereka sangat
SAMARINDA-Abdurachman KA tegaskan bahwa saat ini ada delapan ruas jalan yang dinilai sangat strategis, namun masih minim perhatian dari Pemerintah Provinsi. “Sebagian besar jalan itu
SAMARINDA-Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang digulirkan pemerintah pusat harus diiringi dengan regulasi
SAMARINDA-Menurut Damayanti, permasalahan utama dalam SPMB bukan semata sistem zonasi, melainkan belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah, khususnya tingkat SMA. Ia menilai jika seluruh
SAMARINDA-Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kamis (12/06/2025) mengunjungi kantor DPRD Kaltim dalam rangka audiensi
SAMARINDA-Damayanti, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyelesaikan proyek pemanfaatan Sungai Way sebagai sumber air baku bagi warga Balikpapan. Menurutnya, langkah ini merupakan solusi paling
SAMARINDA-Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak warga yang tanahnya masuk dalam wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi. Hal ini disampaikan
SAMARINDA-Firnadi Ikhsan, mendukung penuh terhadap wacana Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membangun pabrik pengelolaan sampah di setiap kabupaten/kota. Menurutnya, upaya ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi
SAMARINDA-Damayanti, menyoroti praktik titip-menitip dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilainya mencederai prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kaltim. Secara