GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda menilai keberadaan truk-truk besar memburu solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Samarinda telah meresahkan masyarakat.
Pasalnya, keberadaan mereka menjadi penyebab kemacetan di setiap SPBU dan BBM jenis solar pasti diserbu truk pemburu BBM dengan harga yang disubsidi negara.
Joni Sinatra Ginting menuturkan, antrian di setiap SPBU ini dapat menggangu kendaraan pengguna jalan hingga ditakutkan dapat menyebabkan kecelakaan.
Ia menilai Kebijakan atau sistem pembayaran fuel card 2.0 dari Pemerintah terlalu bermacam-macam. Sehingga kenyataan di lapangan sering terjadi ketegangan yang menimbulkan salah paham dan adu mulut antara petugas SPBU dan sopir truk.
“Pemerintah ini macem-macem, ada yang pake kartu untuk mengantri lalu dimasukan nomor polisi kendaraan,” ungkapnya saat ditemui awak media. Selasa,(10/01/2023).
Ia menyampaikan solusi dan saran agar bisa diberi permintaan kepada pihak PT Pertamina untuk memberikan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk masyarakat di Kota Samarinda.
Tak dipungkiri, sebenarnya Pemerintah bisa saja menyelesaikan permasalahan antrian truk akibat minimnya bahan bakar (Bio solar), apalagi dengan melihat bahwa Kaltim sendiri adalah salah satu daerah penghasil minyak terbesar yang ada Indonesia.
“Kita lihat di Jawa itu tidak ada yang mengantri, sedangkan kita ini daerah penghasi tetapi kita yang mengantri, kecuali kita bukan penghasil ya wajar, makanya ini sudah kalut,” ungkapnya.
Menurutnya, Kebijakan itu bukan dari Pusat, namun kebijakan dari pihak lokal dan Pertamina, kecuali ada kebijakan dari Pusat untuk diterapkan di seluruh daerah, sehingga Joni mengganggap sah sah saja.
Harapannya jika ingin mendapatkan solusi untuk permasalahan itu ialah dengan meminta pasokan bahan bakar terutama untuk jenis bio solar agar ditambahkan.
“Mau bagaimanapun solusinya, karena masalah kita kekurangan bahan bakar, ya minta kuotanya diperbanyak,” pungkasnya.
(ADV)
