SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa maraknya bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah tidak bisa dilepaskan dari dampak deforestasi yang terus berlangsung.
Menurut Sarkowi, dampak kerusakan hutan akibat pembukaan lahan sudah nyata dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau deforestasi ini kan akibatnya sudah jelas, sudah bisa kita saksikan sendiri. Banjir terjadi di mana-mana. Mau diakui atau tidak, itu salah satu faktornya karena deforestasi,” kata Sarkowi di Samarinda, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, secara kebijakan sebenarnya pemerintah sudah memiliki sejumlah program untuk menekan dampak kerusakan hutan, mulai dari rehabilitasi, reklamasi, hingga revegetasi. Namun, persoalan utama justru terletak pada lemahnya pengawasan di lapangan.
“Programnya sebenarnya sudah jelas. Ada rehabilitasi, ada reklamasi, ada revegetasi. Cuma persoalannya di pelaksanaan. Pengawasannya ini yang masih kurang,” tegasnya.
Sarkowi menyoroti kewajiban perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, untuk melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, kewajiban tersebut tidak boleh sekadar formalitas administratif.
“Perusahaan itu diwajibkan melakukan rehabilitasi DAS. Harusnya benar-benar dipantau tingkat keberhasilannya. Jangan hanya dianggap menggugurkan kewajiban karena sudah menanam,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa rehabilitasi harus diukur secara jelas, mulai dari lokasi penanaman, luasan area, jumlah tanaman, hingga tingkat keberhasilannya dalam jangka waktu tertentu.
“Perusahaan itu wajib menanam di lokasi mana, luasan sekian, jumlah sekian. Itu harus diukur keberhasilannya. Bukan sekadar laporan sudah menanam, tapi kita nggak tahu berhasil atau tidak,” tambahnya.
Politisi tersebut menilai, jika seluruh program rehabilitasi dan kewajiban perusahaan dijalankan dengan benar dan diawasi secara ketat, maka persoalan lingkungan tidak akan menjadi masalah serius seperti sekarang.
“Kalau semua program itu berjalan sebagaimana mestinya, saya kira ini tidak jadi persoalan besar,” ucapnya.
Lebih jauh, Sarkowi menekankan pentingnya penyusunan program lingkungan yang terpadu dan berbasis data. Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan rehabilitasi prioritas.
“Ke depan kita harus punya program yang disusun secara terpadu. Kita harus memetakan lokasi-lokasi mana saja yang memang wajib dilakukan rehabilitasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah unggulan dalam program Carbon Fund, sehingga menjaga tutupan lahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh perusahaan.
“Kaltim ini kan masuk daerah unggulan Carbon Fund. Semua perusahaan punya kewajiban menjaga tutupan lahan,” tegas Sarkowi.
Ia berharap, ke depan Kalimantan Timur tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mampu menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Harapannya Kaltim ini tidak hanya bicara soal eksploitasi, tapi juga bisa menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan dan hutan kita,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
