SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menegaskan bahwa kebijakan konservasi laut pada 2026 tetap diarahkan pada perluasan kawasan lindung serta penguatan sistem pengawasan di wilayah pesisir dan perairan Kaltim.
Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy, mengatakan bahwa perluasan kawasan konservasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pilar ekonomi biru yang menjadi kebijakan nasional.
“Arah program konservasi laut pada 2026 tetap sama, yakni memperluas kawasan konservasi karena itu salah satu pilar ekonomi biru. Angkanya saya lupa tepatnya, tetapi yang jelas perluasan itu tetap menjadi target,” ujar Irhan di Samarinda, Rabu (10/12/2025).
Irhan menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada penambahan luasan kawasan konservasi, tetapi pada kemampuan pemerintah mengawasi dan menjaga ekosistem di dalamnya.
“Memperluas kawasan konservasi itu gampang saja, tetapi menjaga dan mengawasinya yang sulit. Itu pekerjaan utamanya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa DKP Kaltim telah menerima dukungan peralatan pengawasan dari lembaga internasional Global Conservation yang berbasis di San Francisco. Bantuan itu disalurkan melalui Yayasan Laut Biru Derawan.
“Unit teknologinya didatangkan langsung dari Amerika. Kami juga dibantu Pak Gubernur untuk proses bebas cukai, karena kalau dibayar itu bisa mencapai Rp400 sampai Rp600 juta,” ujarnya.
Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi dan mencegah praktik illegal fishing dan destructive fishing, termasuk aktivitas yang terjadi di zona inti konservasi.
Irhan menyebutkan, kawasan Derawan dan pulau-pulau sekitarnya memiliki keistimewaan ekologis sehingga membutuhkan perlindungan lebih ketat.
“Kawasan Derawan dan pulau-pulau sekitarnya itu termasuk dalam Coral Triangle. Artinya sudah masuk warisan dunia UNESCO,” katanya.
Karena status itu, UNESCO juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya pelestarian ekosistem laut di wilayah tersebut.
Irhan menambahkan, beberapa provinsi lain turut tertarik dengan dukungan teknologi yang diterima Kaltim.
“Dari Maluku juga datang langsung untuk melihat bagaimana kita mendapatkan bantuan itu, karena mereka juga menghadapi kendala serupa dalam pengawasan kawasan konservasi,” pungkasnya. (MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
