GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim kembali menggelar rapat kerja dengan Dinas PUPR Kaltim dan Biro Barang dan Jasa Provinsi Kaltim di ruang rapat gedung E lantai 1 kompleks DPRD Kaltim, pada Selasa (23/8/2022).
Agenda tersebut membahas sejauh mana terkait proses lelang atau tender proyek untuk tahun anggaran 2022 karena terkesan sangat lamban proyek berjalan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang dengan dihadiri oleh Saifuddin Zuhri, Ekti Imannuel, Sutomo Jabir, H Jawad Siradjuddin, H Amiruddin, Mimi Meriami BR Pane serta hadir langsung Kepala Dinas PUPR Kaltim AM Fitra Firnanda dan jajarannya.
Menanggapi lambannya pengerjaan seluruh proyek insfratruktur di Kaltim ini juga mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.
Ia mengatakan jika lambannya pengerjaan proyek infrastruktur tersebut mulai dari perencanaan hingga proses lelang yang diduga dilakukan berulang kali padahal sudah ada pemenangnya.
“Terhambatnya proyek proyek tersebut pertama dari perencanaan dan kemudian berlanjut ke proses tender atau lelang, untuk hal tersebut selalu kita sampaikan di Paripurna agar pemerintah juga lebih memperhatikan proses lelang tersebut,” ujar Seno Aji kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (23/8/2022).
Politisi kawakan partai Gerindra Kaltim ini juga menyampaikan jika proyeksi pendapatan Kaltim cukup besar namun sangat percuma karena atensi atau rekomendasi pembangunan insfratruktur masih banyak yang belum terselesaikan.
“Karena percuma proyeksi pendapatan kita cukup besar tapi atensi yang kita berikan untuk perbaikan infrastruktur yang banyak namun tidak dapat dikerjakan apalagi Silpa kita kemarin cukup besar,” tegasnya.
Pria yang digadang gadang akan maju pada Pilbup Kukar 2024 mendatang sangat berharap agar Pemprov Kaltim perlu mengevaluasi secara keseluruhan kinerja biro barjas karena dinilai sebagai biang kerok lambannya proses tender yang berimbas lambatnya Dinas PUPR Kaltim menyelesaikan seluruh kegiatan proyek insfratruktur di Kaltim.
“Menurut saya Pemprov Kaltim perlu mengevaluasi kinerja biro pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat proses tender agar Dinas PUPR Kaltim bisa cepat mengerjakan semua kegiatan proyek proyek tersebut tepat waktu sehingga kedepan kita memiliki Silpa yang semakin kecil,” pungkasnya. (*)
