GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Aksi Juru parkir ilegal atau liar masih kerap ditemui, meski Pemerintah kota (Pemkot) sudah memberi peringatan.
Menanggapi hal ini, ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin, meminta kepada pihat Pemkot serta aparat keamanan bertindak tegas.
Menurutnya, aparat pemerintah kota seperti petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP sejatinya punya kewenangan dan tugas yang bisa mengehentikan aktivitas jukir liar ini.
Fuad sapaan akrabnya, mengatakan, seharusnya petugas yang berada di lapangan menjalankan tugas secara sungguh-sungguh, jika menemukan praktik jukir liar di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan Pasar Pagi.
“Ini kan sudah jelas ilegal, apalagi ada potensi PAD yang besar jika retribusi parkir betul-betul dimaksimalkan,” tuturnya kepada awak media, Jumat (25/3/2022).
Politisi partai Gerindra itu membeberkan, bahwa pratik jukir liar selalu berulang, meskipun sudah berkali-kali ditertibkan oleh aparat gabungan baik dari Dishub, Satpol PP, hingga kepolisian.
Padahal, sudah diperingatkan bahwa praktik hal tersebut dilarang dalam Peraturan Daerah (Perda), terlebih lagi pratik tersebut dilatarbelakangi oleh oknum tertentu.
“Sudah bisa diteliti, setiap kali pemkot melakukan penertiban, beberapa hari kemudian oknum jukir liar kembali beroperasi di tempat tersebut,” imbuhnya.
Fuad menilai aparat tidak boleh kalah dari oknum yang mengklaim “berkuasa” di kawasan yang seharusnya steril dari parkir kendaraan, karena juga bersangkutan dengan kelancaran lalu lintas dan tata kota.
Untuk membantu mengurangi persoalan jukir liar ini, Fuad juga mendorong pemkot bisa secepatnya menerapkan sistem pembayaran parkir digital atau E-Parking di seluruh titik parkir di kota Samarinda.
“Kita dukung rencana Pemkot untuk parkir digital, kalau pembayaran (parkir) masih tetap manual, sampai kapanpun retribusi parkir tidak akan bisa maksimal,” tutup anggota dewan dari Dapil Sungai Kunjang ini. (Adv/*)
