GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, Muhammad Udin menyebut program PPM dan CSR perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kaltim tidak terdistribusi dengan merata.
Politisi Golkar itu memaparkan alasan dari pernyataannya tersebut. Menurutnya, sejauh ini program-program tersebut hanya dijalankan perusahaan pertambangan yang mengantongi izin PKP2B.
Sementara untuk perusahaan pertambangan yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) masih banyak yang lalai menunaikan kewajibannya.
“Selama ini pemilik IUP kebanyakan menyerahkan pengerjaan kepada kontraktor. Kalau kontraktor ini kan mereka tahunya hanya kerja. Mereka mengeruk Sumber Daya Alam (SDA), tapi tidak memberdayakan masyarakat sekitar,” ucap Udin.
Padahal perusahaan memiliki kewajiban dan bisa berkontribusi bagi kemajuan masyarakat setempat, terlebih hal itu juga tertuang dalam ketentuan.
Oleh sebab itu, Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim menekankan kepada setiap perusahaan pertambangan di Benua Etam untuk bisa memaksimalkan PPM dan CSR untuk memberdayakan masyarakat, baik di bidang peningkatan pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana.
“Meski itu merupakan kewajiban Pemprov Kaltim, tapi kami ingin juga mendorong kehadiran pihak swasta untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(Adv/DPRD Kaltim/Red)
