SAMARINDA-Politisi Partai Golkar Fadly Imawan, menyoroti rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024.
Fadly mengingatkan agar proses pemindahan ASN tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa kajian yang mendalam. Ia menilai, pemindahan ini harus memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi IKN, tetapi juga bagi daerah penyangga seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
“Pemindahan IKN ini seharusnya tidak menjadi hal yang dipaksakan. Misalnya Pak Jokowi ingin memindahkan dari Jakarta ke wilayah PPU, tentu butuh kajian yang matang dan menyeluruh agar keputusan ini bisa memberikan dampak positif, khususnya untuk Provinsi Kaltim,” ujar Fadly.
Dengan tegas Fadly menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan kebijakan yang terstruktur sebelum pemindahan dilaksanakan secara masif.
“Perlu didahului oleh kajian ilmiah dan kebijakan yang mendalam. Jangan sampai ini hanya menguntungkan kawasan IKN semata, tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat di PPU, Paser, maupun daerah lain di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Menurut Fadly, perpindahan ASN dan masyarakat dari Jakarta ke IKN berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Namun, potensi ini hanya akan optimal jika disertai strategi pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Dengan berpindahnya masyarakat dan ASN ke IKN, ini seharusnya bisa mendorong ekonomi daerah. Tapi kita harus pikirkan bagaimana masyarakat Kaltim juga mendapatkan peran nyata, bukan hanya menjadi penonton ketika proses ini berjalan,” jelasnya.
Fadly Imawan meminta pemerintah pusat dan daerah menyusun rencana jangka panjang terkait penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pelatihan SDM lokal agar masyarakat Kaltim bisa bersaing di tengah perkembangan kawasan ibu kota baru.
“Kita ingin masyarakat lokal terlibat aktif, mendapat akses pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha yang sesuai dengan pembangunan IKN. Jangan sampai masyarakat lokal malah terpinggirkan,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen semua pihak.
“Pembangunan IKN ini adalah proyek nasional yang melibatkan banyak sektor. DPRD Kaltim siap memberikan dukungan, tapi tentu harus dibarengi dengan transparansi, perencanaan matang, dan keberpihakan terhadap masyarakat daerah,” pungkasnya.(sp/Adv DPRDkaltim)
