SAMARINDA-ketua Pansus LKPj, Agus Suwandy, dalam laporan akhir Pansus di Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (11/6/2025) lalu juga menyampaikan evaluasi dan rekomendasi strategis untuk memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.
Menurut Pansus pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai 6,17 persen, angka yang melampaui capaian nasional yang hanya sebesar 5,03 persen. Namun, angka makro ini belum mencerminkan kualitas pertumbuhan secara menyeluruh, terutama di tingkat daerah.
“Pertumbuhan ekonomi kita memang mengesankan secara agregat, tapi kita juga mencatat adanya ketimpangan antar wilayah, seperti di Bontang yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,51 persen. Sementara pertumbuhan fantastis terjadi di PPU hingga mencapai 30,68 persen,” ujar Ketua Pansus.
PDRB Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat sebesar Rp 858,43 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 570,82 triliun atas dasar harga konstan 2010. PDRB per kapita pun menyentuh angka Rp 212,18 juta.
Lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,46 persen, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai.
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kalimantan Timur mendapatkan skor 3,37, di bawah rata-rata nasional 3,43. Terutama pada Pilar 2 (Infrastruktur), Kalimantan Timur mendapat skor 2,89, sementara nasional sebesar 2,97.
“Skor ini menempatkan Kaltim di antara 18 provinsi dengan kinerja infrastruktur di bawah nasional. Bahkan Mahakam Ulu hanya memperoleh skor 1,71, yang menunjukkan ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah sangat signifikan,” tegas Agus Suwandy.
Meski begitu, Pansus juga mencatat bahwa tujuh kabupaten/kota justru mencatat skor IDSD di atas rata-rata provinsi kaltim, seperti Paser, Kubar, Kukar, Berau, Balikpapan, Samarinda dan Bontang.
Hal ini menunjukkan adanya potensi daerah yang perlu didorong melalui kebijakan afirmatif dan pemerataan anggaran pembangunan.
Ketua Pansus LKPj menekankan bahwa pembangunan ekonomi Kalimantan Timur harus bergerak ke arah yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan tinggi, namun perlu memastikan bahwa pertumbuhan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan yang tidak hanya besar dalam angka, tapi juga terasa dalam kehidupan rakyat. Pemerintah Provinsi harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengatasi ketimpangan, dan memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan,” pungkas Agus Suwandy.(sp/Adv DPRDkaltim).
