H Sabaruddin Panrecalle (tengah) Ketua Komisi II DPRD Kaltim. (foto: met)
SAMARINDA-Saat ini marwah lembaga DPRD dan seluruh masyarakat Kaltim telah dihina dan diinjak injak oleh Direksi PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera yang notabene adalah kapal penabrak fender Jembatan Mahakam I Samarinda.
Ketua Komisi II dan anggota Komisi II DPRD Kaltim kembali dibuat murka oleh Direktur Utama PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera karena telah lima kali digelar rapat dengar pendapat dengan seluruh stakeholder terkait terus mangkir dan kelima kalinya hanya menghadirkan perwakilan yang tidak dapat mengambil satu keputusan.
“Dari tadi anda sebagai perwakilan PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera jawabannya tidak bisa mengambil keputusan, karena anda tidak bertanggung jawab dan tidak bisa memberikan keputusan anda keluar dari ruangan rapat ini,” tegas Sabaruddin Panrecalle, Senin(28/4/2025) malam.
Sabaruddin sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim telah 5 kali mengirimkan surat undangan kepada Direktur Utama PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera untuk hadir rapat kerja namun selalu tidak hadir dengan berbagai macam alasan.
“Bagio ini sudah benar benar melecehkan lembaga resmi DPRD Kaltim dan telah menghina masyarakat Kalimantan Timur, karena lima kali diundang untuk rapat mengambil keputusan selalu banyak alasan. Jangan bisanya mengambil hasil bumi Kalimantan Timur namun begitu ada insiden tertabraknya Jembatan Mahakam I malah tidak bertanggung jawab. Intinya Bagio telah melecehkan lembaga DPRD dan juga telah menghina masyarakat Kaltim, ini harus diambil tindakan tegas,” beber Sabaruddin Panrecalle dengan nada kesal.
Di kesempatan tersebut Sabaruddin Panrecalle yang notabene politisi Gerindra Kaltim ini, menyatakan bahwa akan menutup Jembatan Mahakam I, penutupan dilakukan demi keselamatan dan menunggu hasil kajian teknis.
“Saat ini kita mendapatkan rekomendasi bahwa kita tutup sementara lintasan kapal. Sambil menunggu lembaga teknis merekomendasikan kapan akan dibuka kembali,” tegas Sabaruddin.
DPRD Kaltim juga segera mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti persoalan ini.
Untuk insiden terbaru, DPRD Kaltim meminta KSOP, Pelindo, dan Pemprov Kaltim untuk segera merumuskan besaran ganti rugi. Pengawasan ketat juga diminta kepada perusahaan agen pelayaran, termasuk pengamanan barang bukti oleh kepolisian.
Penutupan lintasan kapal di bawah Jembatan Mahakam berlaku efektif sejak hari ini hingga pemberitahuan lebih lanjut. Untuk jalur di atas jembatan, DPRD masih menunggu rekomendasi dari Dinas Perhubungan terkait kelayakan dan standar keselamatan untuk dilalui berbagai jenis kendaraan.
“Untuk di bawah itu tidak ada drama, tidak ada negosiasi, tutup pas jam malam hari ini,” pungkas Sabaruddin.(sp/Adv DPRDkaltim)
