SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa penanganan banjir yang melanda Kabupaten Berau dan Kutai Timur dalam beberapa hari terakhir telah dilakukan sejak awal secara terkoordinasi. Pemerintah provinsi bersama BPBD, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat bergerak cepat menangani kondisi di lapangan, terutama di wilayah Telen, Wahau, Segah, dan Kelai.
“Berau dan Kutim sudah kita lakukan koordinasi sejak empat hari lalu. Kita sudah koordinasikan sejak awal di Telen dan Wahau, kemudian di Berau ada di Segah dan Kelai. Ini terus kita pantau bersama BPBD, dan semua sudah ditangani,” ujar Seno di Samarinda, Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan, banjir di Kecamatan Wahau sudah berangsur surut. Seluruh warga yang terdampak juga telah dievakuasi dan dipastikan dalam keadaan aman.
“Di Wahau sudah turun, sudah surut. Semua korban, 451 jiwa, juga sudah diamankan dan pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai apakah banjir di Berau dan Kutim berkaitan dengan aktivitas pertambangan, Seno menekankan bahwa fenomena tersebut bukan hal baru bagi masyarakat setempat.
Menurut para tetua kampung, banjir merupakan kejadian rutin sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum aktivitas tambang berkembang seperti sekarang.
“Kalau membaca situasi di sana, orang-orang tua mengatakan bahwa ini kejadian biasa, kejadian tahunan. Setiap tahun sejak 20 hingga 30 tahun yang lalu. Artinya, memang ini tidak ada relasinya dengan tambang,” jelasnya.
Meski demikian, Seno mengingatkan bahwa perusahaan tambang tetap memiliki tanggung jawab moral dan ekologis terhadap kondisi lingkungan sekitar aktivitas mereka.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan, bagaimanapun, memiliki dampak terhadap alam dan harus dikelola dengan penuh kehati-hatian.
“Tapi bagaimanapun juga kita harus waspada. Tambang harus bertanggung jawab penuh atas situasi dan kondisi di lapangan. Kita melihat tambang ini merupakan aktivitas yang, mohon maaf, merusak lingkungan. Untuk itu harus segera diantisipasi serta dilakukan perbaikan lingkungannya oleh perusahaan pertambangan,” tegasnya.
Seno menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk terus memperkuat mitigasi bencana, terutama menjelang puncak musim hujan. Pemerintah akan memastikan seluruh jalur koordinasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, berjalan optimal.
“Kami pastikan BPBD tetap menjadi koordinator utama di lapangan. Semua informasi dan langkah penanganan harus terpusat agar tidak terjadi miskomunikasi,” ujar Seno.
Pemprov Kaltim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan banjir serta memastikan keselamatan warga.
“Kaltim ini wilayah luas dengan tantangan besar. Tetapi dengan sinergi semua pihak, kita bisa menghadapinya dengan lebih baik,” pungkasnya. (MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
