SAMARINDA –Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta gratifikasi.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Publik SPMB di Balai Kota pada Senin,( 21/4/2025).
Andi Harun menyadari bahwa proses penerimaan murid baru kerap menjadi lahan rawan terjadinya praktik tidak sehat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sistem yang transparan, adil, dan akuntabel.
“Surat Keputusan mengenai pencegahan KKN dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB akan segera kami keluarkan dalam beberapa hari ke depan,” ujar Andi Harun.
Masih lanjut orang nomor satu di Samarinda tersebut, dalam upaya memperkuat pengawasan, Pemkot Samarinda membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan diketuai oleh Inspektorat Daerah. Satgas ini juga akan melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mengawal jalannya proses SPMB.
“Selain pengawasan eksternal, pemerintah juga tengah menyusun langkah-langkah mitigasi yang ditujukan kepada kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik lainnya agar lebih paham mengenai pencegahan korupsi dalam dunia pendidikan,” imbuhnya.
Andi Harun turut mengimbau para orang tua siswa agar tidak terlibat dalam praktik suap atau gratifikasi dalam bentuk apa pun. Ia mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang bersih.
“Kerja sama dari dua pihak sangat penting. Kami meminta agar masyarakat tidak terbiasa memberi atau menjanjikan sesuatu. Jika menemukan indikasi penyimpangan, silakan laporkan dengan bukti yang kuat,” jelasnya.
Diakhir, Andi Harun menekankan bahwa sistem penerimaan siswa harus memberikan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi kepada siapa pun. Transparansi dan keadilan adalah semangat utama dari kebijakan ini.(Sp/Adv KMFSMD).
