AMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu agenda hilirisasi sumber daya alam sebagai poros pembangunan industri berkelanjutan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan nilai tambah komoditas daerah tidak terus mengalir ke luar.
“Visi-misi Pemprov Kaltim salah satunya adalah melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Untuk itu, investasi sangat diperlukan agar industri pengolahan dapat berkembang secara optimal,” ujar Heni dalam keterangannya di Samarinda, Jumat (5/12/2025).
Heni menyebut tren investasi di sektor industri menunjukkan peningkatan positif berdasarkan laporan DPMPTSP Kaltim. Kenaikan terlihat pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), terutama di subsektor berbasis perkebunan kelapa sawit.
“Dari hasil pemantauan kami, sektor industri sawit terus bertambah. Kami sudah beberapa kali melakukan verifikasi teknis terhadap rencana investasi, khususnya untuk PMDN. Untuk PMA, kewenangannya berada di pusat, sementara kami fokus pada verifikasi teknis,” kata Heni.
Sejumlah perusahaan di kawasan Kariangau, Balikpapan hingga beberapa kabupaten/kota disebut telah memulai pengembangan industri turunan sawit, termasuk pembangunan pabrik pengolahan.
Menurut Heni, perkembangan itu sejalan dengan target Pemprov Kaltim dalam memperluas basis industri hilir.
“Kalau untuk sawit, proses hilirisasi sudah berjalan dan sesuai target. Namun sektor lain seperti perikanan, peternakan, dan pertanian dalam arti luas masih belum optimal. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Di tengah optimisme, Heni tidak menampik bahwa percepatan hilirisasi kerap terbentur persoalan kesiapan lahan. Sejumlah kabupaten/kota di Kaltim masih merampungkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), padahal dokumen tersebut menjadi syarat kunci masuknya investasi.
“Salah satu syarat utama masuknya investor adalah kepastian lahan. Saat ini RDTR di kabupaten/kota masih dalam proses. Ini yang kerap menjadi hambatan dalam percepatan industrialisasi,” ucap Heni.
Ketiadaan lahan yang clear and clean membuat sejumlah rencana pembangunan industri baru harus menunggu penyelarasan tata ruang. Kondisi ini dinilai memperlambat perluasan hilirisasi di sektor-sektor strategis selain sawit.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap optimistis membuka jalur investasi lebih luas, termasuk di sektor perikanan, peternakan, dan pertanian. Pemerintah daerah disebut tengah menyiapkan berbagai skema dukungan agar potensi sumber daya alam yang belum tergarap dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
“Kaltim memiliki potensi besar di banyak sektor. Kami berharap hilirisasi bisa berjalan merata sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasuya. (MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
