SAMARINDA – Upaya pemerintah pusat memperluas akses listrik hingga ke pelosok daerah terus menuai apresiasi. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur HAPK, menilai kebijakan tersebut sebagai bukti keseriusan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini berada di luar jangkauan jaringan listrik.
Menurut Makmur, program elektrifikasi bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat dinilainya tidak gegabah dalam mengambil keputusan, meskipun dari sisi bisnis program ini kerap tidak menguntungkan.
“Program listrik ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi memang tidak bisa dilihat semata-mata dari hitung-hitungan untung dan rugi,” kata Makmur.
Ia mencontohkan langsung dampak program tersebut di daerah pemilihannya. Kini, jaringan listrik sudah mampu menjangkau hingga desa-desa yang sebelumnya gelap gulita saat malam tiba.
“Sebagai contoh, listrik di daerah saya sekarang sudah bisa menjangkau sampai ke desa,” ujarnya.
Makmur menyoroti peran penting Program Elektrifikasi Desa atau Listrik Desa (LISDES) yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui PT PLN (Persero).
Program ini, kata dia, menyasar daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal bagi wilayah yang belum memungkinkan disambungkan ke jaringan utama.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga kurang mampu. Skema ini dinilai sangat membantu masyarakat kecil agar dapat menikmati listrik secara layak dan berkelanjutan.
Namun, Makmur tak menampik bahwa tantangan di lapangan masih cukup besar. Dari sisi investasi, pembangunan jaringan listrik di wilayah pedalaman sering kali menghadapi kendala jarak dan kondisi geografis.
“Di daerah saya, untuk menjangkau sekitar 50 rumah saja harus menempuh jarak sampai 30 kilometer. Kalau dilihat dari sisi bisnis, tentu ini tidak ideal,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat tetap tepat. Menurutnya, dampak sosial dari pemerataan akses listrik jauh lebih besar dibandingkan pertimbangan ekonomi semata, terutama bagi dunia pendidikan.
“Dengan listrik, sekolah-sekolah bisa lebih hidup. Ada penerangan untuk belajar, bisa pakai komputer, proyektor, bahkan pembelajaran berbasis teknologi,” ungkapnya.
Makmur menyebut, di era saat ini listrik telah menjadi tulang punggung transformasi pendidikan modern. Walaupun ia mengakui masih ada beberapa sekolah yang menghadapi pasokan listrik belum sepenuhnya stabil, kemajuan yang dicapai saat ini patut diapresiasi.
“Saya salut pemerintah pusat bisa menghadirkan listrik ke banyak wilayah. Kecuali daerah yang sangat terpencil, biasanya diberikan listrik komunal. Contohnya di kampung saya sendiri, yang dulu tidak terpikirkan bisa mendapat akses listrik,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
