H Abdullah, Ketua Komisi III DPRD Kaltim (foto: Slamet gds).
SAMARINDA-Komisi III DPRD Kaltim gelar rapat kerja dengan Dinas ESDM Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 kompleks sekretariat DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Samarinda, Kamis(27/2/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim H Abdullah didampingi Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi serta anggota diantaranya Subandi, Sayid Muziburachman, Baharuddin Mu’in dan dihadiri Kepala Dinas ESDM Kaltim B Arwanto.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdullah mengatakan jika RDP tersebut merupakan yang pertama kali berkaitan renja tahun 2026, karena ternyata di wilayah Kaltim masih banyak daerah yang belum teraliri listrik.
“Dalam pembahasan RDP ini terkait renja 2026 karena waktunya sebelum tanggal 23 April 2025 sudah harus masuk SIPD dan justru 2026 harus didahulukan sedangkan di perubahan 2025 belum dibahas. Rapat tadi membahas penanganan lampu untuk masyarakat Kaltim yang lamban karena mitra kerja kami yaitu dinas ESDM terkendala masalah anggaran dan tadi juga disampaikan meminta tambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk seluruh wilayah Kaltim daerah tertinggal yang belum teraliri listrik,” ujar Abdullah.
Mantan Ketua DPRD Kota Balikpapan ini juga sangat menyayangkan jika Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar ke 3 justru masyarakatnya masih banyak yang belum menikmati aliran listrik pemerintah 24 jam.
“Sangat ironis ya karena kaltim penyumbang PAD 3 terbesar nasional tapi justru masih banyak daerah yang belum teraliri listrik.
Kami menekankan ke esdm untuk segera bikin blueprin sehingga tau seberapa besar daerah tersebut belum teraliri listrik sehingga ditahun berikutnya seluruh masyarakat Kaltim khususnya di daerah pelosok dapat menikmati aliran listrik dari pemerintah,” bebernya.
Diketahui jika rapat dengar pendapat tersebut juga dibahas Undang-Undang pertambangan baru dan saat ini masih terus dikomunikasikan dengan pusat sambil menunggu usulan usulan dari daerah khususnya Kaltim.
