GARUDASATU.CO, SAMARINDA-Event olahraga empat tahunan tingkat Provinsi Kalimantan Timur atau yang lebih dikenal dengan Porprov VII telah resmi di buka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada Sabtu 26 Nopember 2022 di stadion mini Olympic Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.
Porprov VII Berau 2022 ini digelar dengan tujuan memotivasi semua insan, termasuk para atlet yang nantinya bersiap seleksi di PON Aceh mendatang.
Namun sangat disayangkan jika event tersebut ternoda dengan isu adanya atlet dari luar daerah yang ikut berlaga pada Porprov VII Berau. Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Alimuddin mengatakan jika ada atlet luar daerah berlaga dan benar terjadi maka hal tersebut sudah menjadi turun temurun.
“Saya sebagai Kadisdikbudpora Penajam Paser Utara melihat jika ini adalah desain pesta olahraga nasional kemudian di break down sebagai event olahraga daerah dan ini sudah menjadi tidak sinkron jika hal tersebut benar benar terjadi,” ujar Alimuddin saat dikonfirmasi garudasatu.co via telepon selulernya, Senin (28/11/2022) malam.
Alimuddin juga menyampaikan jika kecurangan tersebut benar terjadi berarti itu bukan hal baru karena ini terjadi sudah turun temurun, kejadiannya dimana, siapa pengelolaannya dan siapa penanggung jawabnya.
“Kan selama ini bukan ranah KONI maka sudah selayaknya dilibatkan cabor cabor itu dalam tim keabsahan.
Intinya ini penyakit lama dan bukan rahasia umum siapapun itu yang menjadi tuan rumah selalu ada isu isu dugaan adanya atlet luar Kaltim seharusnya dilihat juga regulasi yang ada,” urainya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kadis PUPR Penajam Paser Utara tersebut juga menyampaikan menjadi tuan rumah itu ada waktu 4 tahun guna mempersiapkan atlet atlet andalannya bukan atlet karbitan atau impor.
“Jangan hanya lebih mengutamakan gengsi,prestise tapi tidak berkualitas, kita sebagai Pemerintah dalam rangka membangun SDM khususnya bidang olahraga itu tidak hebat. Hanya hebat di media sehari dua hari setelah itu kita jadi bahan cibiran,” bebernya.
“Jika memang itu terjadi mari kita hentikan dan sebaiknya kedepannya Pemerintah terlibat langsung dalam event olahraga empat tahunan tersebut (Porprov, red). Tidak boleh terulang lagi dan terulang lagi, Pemerintah harus ambil alih putus mata rantainya,” imbuh Alimuddin dengan tegas.
Ia juga mengatakan bagaimana kemudian ada atlet sebulan lalu membela daerah ini dan bulan depan membela daerah asal tapi pasti ada regulasinya. Silahkan jadi pemenang layak mendapatkan bonus tapi ada mekanismenya, ada kepatuhan dan kelayakan. Menjadi juara pasti diberikan bonus oleh Pemerintah Daerah.
“Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dana yang diberikan ke atlet tersebut memenuhi unsur dan wajar karena yang diberikan itu bagi peraih medali emas di ajang Porprov adalah atlet daerah. Namun jika dalam mutasi atlet sudah menyalahi aturan atau tidak benar maka semua yang mereka raih akan dicabut,” tuturnya.
“Terkait penyelundupan atlet itu ya Waullohua’alam karena kita datang diundang namun jika memang ada berarti yang tidak beres adalah management,” pungkasnya.(ms).
