SAMARINDA – Tantangan fiskal menanti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2026. Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup signifikan, dari sekitar Rp 21 triliun pada 2025 menjadi Rp 15,15 triliun pada 2026, memaksa pemerintah daerah untuk mengencangkan ikat pinggang sekaligus menata ulang skala prioritas pembangunan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Ia menegaskan bahwa penyusutan ruang fiskal tidak boleh disikapi dengan pendekatan biasa-biasa saja.
Pemerintah daerah, menurutnya, harus melakukan efisiensi anggaran secara ketat dan memastikan setiap rupiah belanja benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Dengan APBD yang turun cukup tajam, mau tidak mau kita harus lebih selektif. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan,” ujar Syarifatul di Samarinda beberapa waktu lalu.
Syarifatul menjelaskan, salah satu faktor utama penurunan APBD Kaltim 2026 adalah melemahnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah provinsi untuk mencari pola pembiayaan alternatif agar program-program strategis tetap berjalan.
“Dengan turunnya APBD akibat melemahnya TKD, kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah pusat, dan perusahaan menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan,” katanya.
Namun demikian, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan agar pola kolaborasi dengan dunia usaha tidak dilakukan secara sempit. Kontribusi perusahaan, khususnya melalui program tanggung jawab sosial (CSR), tidak semestinya hanya berputar di wilayah sekitar tambang atau kawasan industri.
“Pembangunan itu harus adil. Jangan hanya masyarakat di sekitar tambang yang mendapat perhatian, sementara daerah lain yang juga membutuhkan justru terabaikan,” tegasnya.
Menurut Syarifatul, kondisi fiskal yang berat tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengendurkan kualitas pelayanan publik. Justru dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut bekerja lebih cermat dan inovatif.
Ia menekankan bahwa visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur juga mengarah pada penguatan kolaborasi lintas-sektor, tidak hanya dengan pihak swasta, tetapi juga dengan pemerintah pusat melalui berbagai program strategis nasional.
“Visi-misi gubernur jelas menuntut kolaborasi. Bukan hanya dengan swasta, tetapi juga dengan pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan meski APBD terbatas,” ujarnya.
Lebih jauh, Syarifatul menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus tetap berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menyebut, agenda besar menuju Kaltim generasi emas tidak boleh terganggu hanya karena tekanan fiskal jangka pendek.
Karena itu, efisiensi harus diarahkan pada pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat, seperti kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, serta belanja lain yang dinilai tidak mendesak.
“Efisiensi itu wajib, terutama pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan kurang berdampak langsung. Anggaran harus lebih banyak diarahkan ke program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Di tengah pengetatan anggaran, Syarifatul justru mendorong agar belanja modal tetap diperkuat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.
“Belanja modal harus ditingkatkan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur tetap berjalan,” tegasnya.
Ia menilai, kombinasi antara efisiensi belanja dan kolaborasi lintas-sektor merupakan kunci utama bagi Kalimantan Timur untuk menghadapi tantangan fiskal pada 2026, sekaligus menjaga arah pembangunan tetap berada di jalur yang telah direncanakan.
“Ini tantangan, tapi juga peluang untuk membenahi tata kelola anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkas Syarifatul.
MIN | ADV DPRD KALTIM
