SAMARINDA-Kabupaten Berau dinilai belum berhasil mengelola sektor kelautan dan perikanan yang melimpah secara maksimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan langsung anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, yang menilai kurangnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi salah satu penyebab lambatnya pengembangan sektor tersebut.
Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Berau ini menekankan pentingnya membangun sistem distribusi dan hilirisasi hasil laut yang lebih efektif, sehingga produk perikanan Berau tidak hanya menjadi komoditas mentah yang dijual ke luar daerah tanpa nilai tambah.
“Saat ini banyak hasil laut Berau justru dikirim ke luar daerah terlebih dahulu seperti Tarakan, sebelum didistribusikan ke pasar lain, kondisi ini menyebabkan produk perikanan kehilangan identitas sebagai hasil daerah Berau,” ujar Syarifatul Syadiah saat dihubungi garudasatu.co via pesan WhatsAppnya, Jum’at (6/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa praktik ini membuat potensi keuntungan ekonomi berpindah ke daerah lain, sementara Berau hanya menjadi tempat produksi awal tanpa mendapatkan manfaat maksimal. Rendahnya fasilitas pengolahan di daerah juga membuat hasil tangkapan nelayan tidak bisa diolah atau diberi merek sebagai produk lokal.
“Kerjasama dengan pihak swasta akan sangat strategis agar nilai ekonomi dari sumber daya laut dapat berputar di Berau tanpa harus keluar daerah,” tuturnya.
Selain distribusi yang lemah, ia juga menyoroti permasalahan klasik yang kerap dihadapi nelayan, yaitu kesulitan memasarkan hasil tangkapan saat musim panen tiba. Hal ini, katanya, membuat pendapatan nelayan tidak stabil dan bahkan bisa menurun di saat produksi sedang tinggi.
“Ketika pasokan ikan melimpah, justru masyarakat kesulitan menjualnya, kondisi ini tentu merugikan para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini.
Syarifatul menilai, jika dikelola dengan benar, sektor kelautan Berau dapat menjadi motor utama pembangunan ekonomi wilayah pesisir. Ia menekankan perlunya perencanaan lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pihak swasta guna menciptakan ekosistem industri kelautan yang terintegrasi.
“Penguatan sektor ini bukan hanya soal peningkatan ekonomi, melainkan peluang strategis untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, terutama generasi muda,” pungkasnya. (sp/Adv DPRDkaltim)
