SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi tekanan fiskal seiring menurunnya penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut memaksa daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan alternatif agar ketahanan fiskal tetap terjaga.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai masih banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum digarap secara maksimal. Menurut dia, optimalisasi pendapatan dapat dilakukan tanpa harus terus bergantung pada transfer pusat.
“Di Kutai Kartanegara, misalnya, banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang sumber daya alam. Ini seharusnya bisa dioptimalkan dari sisi penarikan pajaknya,” kata Husni saat ditemui di Gedung B DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Husni menyoroti pajak kendaraan alat berat dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) oleh perusahaan-perusahaan besar sektor SDA sebagai sumber pendapatan potensial. Ia menilai, selama ini dua objek pajak tersebut belum ditarik secara optimal.
“Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi harus kuat. Jangan hanya provinsi yang menginventarisasi persoalan pajak kendaraan alat berat dan pajak BBM,” ujarnya.
Selain sektor pajak, DPRD Kalimantan Timur juga melihat potensi besar dari pengelolaan alur Sungai Mahakam. Husni meyakini, sungai utama di Kaltim itu dapat menjadi sumber pendapatan baru, terutama di tengah menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu bergerak cepat mengambil alih pengelolaan alur Sungai Mahakam dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan, namun tidak memberikan kontribusi terhadap PAD daerah.
“Saat ini DPRD Kaltim sedang menggodok Peraturan Daerah terkait pengelolaan alur Sungai Mahakam,” kata Husni.
Ia menjelaskan, Perda tersebut nantinya akan memastikan kabupaten dan kota yang dilalui Sungai Mahakam—seperti Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Samarinda mendapatkan keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi di sungai tersebut.
“Mulai dari penambatan tongkang, pandu kapal assist, sampai pengelolaan jasa lainnya yang selama ini belum kita kelola dengan baik. Padahal, aktivitasnya sangat banyak dan justru dinikmati pengusaha yang tidak memberikan kontribusi ke kas daerah,” ujarnya.
Husni juga menyoroti kinerja sejumlah perusahaan daerah (perusda) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak optimal dalam mengelola aset daerah.
Ia menilai, Pemprov perlu bersikap tegas dengan menghentikan kerja sama atau mengambil alih perusda yang tidak memberikan keuntungan signifikan.
“Ada perusda yang selama ini mandul. Diberi modal besar, tapi dividen yang dihasilkan sangat kecil. Contohnya Hotel Royal Suite di Balikpapan, itu tidak bisa apa-apa, sehingga sudah kita pasang plang untuk diambil alih,” katanya.
Ia menegaskan, langkah penataan ulang perusda menjadi bagian penting dari upaya memperkuat PAD di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
Dengan berbagai upaya inventarisasi dan optimalisasi tersebut, Husni optimistis pendapatan asli daerah Kalimantan Timur akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
“Saya yakin dan percaya, dengan gerakan inventarisasi yang masif, PAD kita akan tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
