SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi seluruh program Gratispol yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud–Seno Aji. Salah satu fokus utama pengawasan adalah program pendidikan gratis mulai dari jenjang menengah hingga perguruan tinggi S1, S2, dan S3.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran berjalan tepat sasaran dan tersalurkan secara optimal, terutama di tengah proyeksi tekanan fiskal daerah yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengatakan program pendidikan gratis menjadi harapan besar masyarakat dan terus disuarakan dalam berbagai agenda serap aspirasi yang ia lakukan di daerah pemilihannya.
“Selama saya melakukan reses di Dapil Samarinda, aspirasi masyarakat paling banyak mengarah pada keberlanjutan program pendidikan gratis yang diinisiasi gubernur,” kata Fuad, Rabu (17/12/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam dalam mengawal program unggulan tersebut. Ia memastikan fungsi pengawasan legislatif akan diperkuat, khususnya dalam pengalokasian anggaran pendidikan selama lima tahun ke depan.
“DPRD akan mengintensifkan pengawasan agar anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Fuad menilai pengawasan menjadi sangat krusial, terutama pada tahun anggaran 2026. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun depan diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, yakni hanya sebesar Rp15,15 triliun.
Angka tersebut turun drastis dibandingkan APBD Kaltim pada tahun-tahun sebelumnya yang sempat menembus lebih dari Rp20 triliun.
“Dengan kondisi fiskal yang menurun, kita tidak boleh lengah. Setiap rupiah harus dijaga agar tidak salah sasaran, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tegas Fuad.
Menurutnya, sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Selain itu, Fuad juga menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyukseskan program Gratispol. Ia menyebut DPRD hadir bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga memastikan seluruh OPD terkait menyusun perencanaan yang efektif dan berorientasi pada hasil.
“Kami mendorong seluruh OPD terkait agar merancang kegiatan yang benar-benar terbukti efektif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” ucapnya.
Ia berharap, dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, program Gratispol dapat berjalan berkelanjutan meski di tengah tantangan fiskal.
“Seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kinerjanya, supaya anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik,” pungkas Fuad.
MIN | ADV DPRD KALTIM
