SAMARINDA–Ayo Hak Leh Dengsanak Jasa Konstruksi, inilah jargon yang sangat melekat pada Bidang Bina Konstruksi yang unit kerjanya di bawah Dinas PUPR Kaltim yang tugasnya meliputi perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan teknis pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya.
Fungsi utamanya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan tenaga ahli, mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi, melakukan pengawasan mutu dan tertib usaha, serta membina dan meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi.
Secara umum, Bidang Bina Konstruksi bertujuan untuk memastikan terciptanya industri jasa konstruksi yang profesional, berdaya saing, dan berkualitas di tingkat daerah.
Di ruang kerjanya, Kamis (21/8/2025) Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kaltim, Sri Rezeki S.T., M.Si mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelanggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sub urusan Jasa Konstruksi adalah salah satu sub urusan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
“Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023, Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang bina konstruksi,” ujar Sri Rejeki.
Wanita tangguh dan cerdas yang akrab disapa Lily ini mengatakan jika Bidang Bina Konstruksi membawahi 2 Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengaturan jasa konstruksi.
Kemudian seksi Pemberdayaan dan Informasi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemberdayaan dan informasi jasa konstruksi.
“Kelompok Jabatan Fungsional dan Fungsi Bikon. Bina Konstruksi adalah salah satu bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis di bina konstruksi,” bebernya.
Ibu dengan satu putra semata wayangnya tersebut juga menjelaskan bahwa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun2017, Bidang Bina Konstruksi dibagi menjadi 3 (tiga) Seksi.
Yang pertama penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi.
“Kedua Pemberdayaan meliputi Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi. Kemudian yang terakhir ini sangat penting yaitu pengawasan, menyelenggarakan fungsi pengawasan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi,”pungkasnya.
Perlu diketahui jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat pertama pada ajang Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam membangun sektor konstruksi yang kuat dan berkelanjutan di wilayah Kaltim.
“Penghargaan ini menjadi bukti atas dedikasi dan komitmen DPUPR-Pera Kaltim dalam membangun sektor konstruksi yang kuat dan berkelanjutan di wilayah Kaltim,” ujar Aji Firnanda.
Aji Firnanda menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim menerima penghargaan Terbaik I untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Sub Urusan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing meraih peringkat kedua dan ketiga.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja dalam membangun sektor konstruksi yang kuat dan berkelanjutan di wilayah Kaltim.
