GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting memberi pandangan terkait rencana peralihan mobil kedinasan yang sebelumnya konvensional diganti mobil listirk. Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo terkesan dipaksakan.
“Sekarang kalau mau memaksakan diri, hutang kita sudah masuk di Rp 7 ribu triliun lebih. Dengan mengubah seperti itu, berarti akan bertambah hutang kita,” kata Joni.
Politisi asal Partai Demokrat itu menambahkan, investasi mobil listrik jauh lebih besar daripada yang sudah ada. Dengan begitu, beban hutang negara akan semakin parah.
“Sekarang bagaimana pemerintah ini caranya membayar hutang-hutang kita, untuk mengembalikan, karena sebentar lagi tahun 2024 harus ada penyerahan estafet kepemimpinan,” sebut Joni.
“Zaman pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hutang kita hanya di sekitar Rp 3.500 triliun, itu juga berusaha bagaimana bisa turun. Dari 2014 hingga 2022 ini itu sudah besar sekali,” paparnya.
Akan hal tersebut, Joni menilai bahwa langkah yang paling tepat dilakukan pemerintah selaku lembaga eksekutif saat ini adalah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) terlebih dahulu.
“Jadi bukan medianya. Itu nanti, setelah SDM betul-betul bagus,” ucapnya.
Di sisi lain, Joni memaparkan bahwa nilai investasi untuk membeli mobil listrik lebih besar tiga kali lipat dari pembelian mobil konvensional saat ini.
“Kalau harganya murah, kami setuju. Tapi dampaknya tetap saja tidak berbanding lurus. Nanti pada saat dia (Presiden Jokowi, Red) sudah selesai memimpin, baru kelihatan dampaknya luar biasa terhadap hutang. Bisa dibilang efek domino,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi melalui Inpres 7/2022 meminta kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Ia juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. (Adv)
