Ketua Komisi III DPRD Kaltim,H Hasanuddin Mas’ud.(foto:sp)
BALIKPAPAN-Tragedi kecelakaan maut kembali terjadi di simpang Muara Rapak Balikpapan, Kalimantan Timur,Jum’at (21/1/2022).Tragedi maut yang merenggut empat korban jiwa tersebut terjadi pagi jam 06.19 WITA,dimana sebuah truck kontainer mengalami rem blong dari arah turunan jalan Soekarno Hatta lalu menabrak belasan kendaraan yang saat itu berhenti karena menunggu lampu merah.
Tak hanya belasan kendaraan (motor dan mobil) yang ditabrak namun tiang listrik juga roboh tak luput dari”amukan”truk kontainer yang lepas kendali tersebut.Rekaman CCTV pun terlihat jelas bagaimana kronologis kecelakaan maut itu terjadi dan telah viral di media sosial.
Merespon kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kaltim dapil Balikpapan H Hasanuddin Mas’ud saat dihubungi awak media mengatakan jika jalan tersebut berstatus jalan nasional sehingga untuk pembangunan flyover harus menggunakan anggaran APBN.
“Pertama kami mewakili DPRD Kaltim turut berdukacita sedalam-dalamnya atas insiden kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, kemudian karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional sehingga guna pembangunan flyover harus menggunakan anggaran APBN,”ujar Hasanuddin Mas’ud kepada awak media, Jum’at (21/1/2022)malam.
Hasanuddin Mas’ud atau karib disapa Hamas tersebut juga mengatakan jika anggaran APBD bisa turun jika proyek pembangunan flyover dikerjakan dengan sistem Multi Years Contrack(MYC).
“Anggaran APBD bisa turun namun dengan catatan pembangunan flyover tersebut dengan sistem Multi Years Contrack (MYC)asal status jalan tersebut dimohonkn sebagai jalan Propinsi,”imbuhnya.
Ketua DPD II Golkar Kukar ini juga mengatakan jika masih ada lokasi tanah yang belum dibebaskan dan hal tersebut acap kali terjadi.
“Masih ada lokasi tanah yang blm dibebaskan, ini yang sering terjadi dan merupakan tanggung jawab Pemkot Balikpapan yang nilainya lumayan besar.Kemudian ded-detail engineering desain awal sudah disiapkan tapi blm dirubah dengan melebarkan tanah warga,”ucapnya.
Hamas juga menyampaikan jika DPRD Kaltim siap mengawal pembangunan proyek flyover di Simpang Muara Rapak Balikpapan.
“Kami DPRD Kaltim siap mengawal proyek pembangunan fly over di simpang Muara Rapak.Jadi perlu saya tegaskan hanya ada 3 point yang harus dilakukan oleh Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan seperti yang sudah saya sampaikan diatas tadi,”urai Hamas.
“Semoga menjadi gambaran terkait bahayanya jalan simpang Muara Rapak Balikpapan tersebut, meski larangan sudah diberikan untuk waktu truck besar melintas.Dan sebelum ada fly over semua kendaraan berat akan dialihkan ke jalan alternatif yakni melalui Sumber, Kampung Baru, Jalan Minyak pelabuhan,”pungkasnya
Perlu diketahui setelah diadakan rapat dengan Pemprov Kaltim yang diwakili oleh Wakil Gubernur telah disepakati atau disetujui akan dianggarkan tahun berikutnya dan semua fraksi menyetujui tidak ada yang menolak karena telah memenuhi aspek teknis dan aspek legal.(red)
