SAMARINDA-Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengan pendapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh S.Sos., M.E didampingi Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi serta anggota diantaranya Subandi, Sugiono, Baharuddin Mu’in dan Sayid Muziburachman.
Rapat digelar di Gedung E lantai 1 kompleks sekretariat DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Samarinda, Kamis (27/2/2025). Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto menegaskan bahwa mempercepat upaya elektrifikasi untuk mencapai target 66.000 rumah yang belum teraliri listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan elektrifikasi yang masih dihadapi di wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltim,” ujar Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat 109 desa yang belum berlistrik di Kaltim. Desa-desa tersebut tersebar di wilayah pedalaman Kabupaten Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat, serta sebagian wilayah perbatasan.
“Kami menyadari masih banyak masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltim yang belum menikmati listrik. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah-wilayah tersebut,” ujarnya.
B. Arwanto menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam elektrifikasi di wilayah pedalaman adalah kondisi infrastruktur yang belum memadai. Banyak desa yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang layak, sehingga sulit untuk membangun jaringan listrik.
“Jaringan listrik biasanya mengikuti pembangunan jalan dan jembatan. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa infrastruktur di wilayah pedalaman terus ditingkatkan,” jelas B. Arwanto.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas ESDM Kaltim akan menyusun peta jalan ketenagalistrikan yang komprehensif. Peta jalan ini memetakan potensi dan tantangan elektrifikasi di Kaltim, serta merumuskan strategi untuk mencapai target elektrifikasi.
Selain itu, Dinas ESDM Kaltim juga akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
Kerja sama itu diharapkan dapat mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau jaringan PLN.
“Pembangkit listrik EBT sangat cocok untuk wilayah pedalaman karena dapat dibangun secara terdesentralisasi,” kata Bambang.
Dinas ESDM Kaltim juga terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan bahwa program elektrifikasi berjalan lancar. Koordinasi ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program elektrifikasi.
“Koordinasi dengan PLN untuk memastikan bahwa program elektrifikasi tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
