SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengubah strategi pemenuhan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) setelah wilayah perbatasan itu mengalami kelangkaan beras pada Juli hingga Agustus 2025.
Alih-alih terus mengandalkan cadangan pangan daerah, Pemprov Kaltim kini menata ulang pendekatan dengan mendorong Mahulu membangun kemandirian pangan dari tingkat desa.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengatakan model intervensi selama ini terlalu bergantung pada distribusi cadangan beras pemerintah. Menurut dia, pola tersebut tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
“Mahulu itu sekarang ini kita mencoba untuk mendekatkan diri supaya mereka mandiri. Selama ini kan selalu dibantu dengan cadangan beras kita,” kata Yana di Samarinda, Jumat (5/12/2025).
Selama ini, penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) ke Mahulu dilakukan berdasarkan penetapan kedaruratan oleh bupati. Pola itu membuat pemerintah daerah hanya bisa bergerak ketika kondisi telah masuk kategori krisis.
“Ketika menentukan bantuan beras memang harus ada kondisi tertentu yang ditetapkan oleh bupati, misalnya status kebencanaan dan sebagainya,” ujarnya.
Situasi ini, menurut Yana, menjadi celah mengapa Mahulu kerap terlambat melakukan mitigasi. Ketergantungan pada status darurat membuat kewenangan pemenuhan pangan lebih reaktif ketimbang antisipatif.
Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat menyiapkan skema yang lebih permanen untuk meningkatkan produksi pangan. Salah satunya lewat pencetakan sawah baru seluas 200 hektare yang akan mulai dijalankan pada 2026.
“Untuk ke depannya, kemandirian mereka kita dorong lewat program pemerintah pusat. Saat ini kita membuka sawah di sana—lantai sawah dan cetak sawah. Jadi Mahulu ini ada 200 hektare mau dicetak sawah,” kata Yana
Lahan tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan pangan lokal, bukan untuk komoditas komersial. Pemerintah menargetkan wilayah perbatasan itu dapat memenuhi minimal kebutuhan berasnya sendiri dalam beberapa tahun mendatang.
Pembangunan sawah bukan satu-satunya agenda. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat lokal, terutama anak muda, agar bisa mengoperasikan alat-alat mekanisasi pertanian yang akan didatangkan.
“Nanti akan membentuk petani-petani dari masyarakat setempat, terutama anak muda, untuk bisa mengoperasikan peralatan yang diberikan oleh pemerintah,” ucapnya.
Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian Mahulu, yang selama ini hanya bertumpu pada kelompok usia lanjut.
Yana mengatakan seluruh pembiayaan pembukaan sawah—mulai dari land clearing hingga penyediaan alat—ditanggung APBN. Pemprov Kaltim, kata dia, harus berhitung dengan cermat mengingat ruang fiskal APBD terbatas.
“Efisiensi APBD kita cukup besar, sehingga kegiatan-kegiatan strategis seperti ini kita coba ajukan ke pusat. Anggaran dari pusat itulah yang kita harapkan bisa ditempatkan di daerah kita,” tuturnya.
Menurut Yana, ketahanan pangan tidak bisa dibebankan hanya pada DPTPH. Ia menyebut persoalan pangan berada di lintas sektor dan membutuhkan koordinasi erat antarorganisasi perangkat daerah.
“Kalau masalah pangan tidak sendirian dinas pangan. Ada dinas perdagangan, ada peternakan, ada perikanan, ada perkebunan—semua kita bersama-sama untuk membangun itu di bawah koordinasi Asisten II,” pungkasnya. (MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
