SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai merancang skema baru dukungan biaya hidup atau living cost bagi mahasiswa penerima program bantuan pendidikan Gratispol. Langkah itu digagas untuk menjawab keluhan mahasiswa yang meski terbantu biaya kuliahnya, tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makan di kota besar.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendirian. Ia menilai keberhasilan program Gratispol hanya mungkin tercapai melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota yang menjadi daerah asal mahasiswa.
“Kita berdiskusi dengan Pemkab dan Pemkot untuk mahasiswa yang dari Kubar misalnya, mereka sudah mendapatkan bantuan Gratispol dari provinsi. Tetapi masih ada yang mengeluh karena kekurangan pembiayaan tempat tinggal,” ujar Seno di Samarinda, Jumat (5/12/2025).
Seno mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah kabupaten/kota sebenarnya telah memiliki fasilitas asrama mahasiswa di Samarinda. Asrama tersebut, menurut dia, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menekan biaya hidup mahasiswa.
“Pemkab memiliki asrama selama mereka di Samarinda sehingga asrama tersebut bisa digunakan. Ini bisa menjadi solusi bagi mahasiswa yang benar-benar mengalami keterbatasan biaya tempat tinggal,” ujarnya.
Beberapa pemerintah kabupaten bahkan disebut sudah menyiapkan alur pemanfaatan asrama, tetapi koordinasi dengan pihak kampus dan mahasiswa masih membutuhkan penyelarasan.
Selain fasilitas fisik, Seno menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki peluang besar untuk memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, perusahaan di masing-masing wilayah bisa diarahkan untuk memberikan dukungan tambahan bagi mahasiswa asal daerah tersebut.
“Mereka juga memiliki perusahaan-perusahaan yang menyalurkan CSR untuk bantuan beasiswa. Itu bisa dikelola Pemkab untuk memberikan insentif bagi mahasiswa asal daerahnya, misalnya untuk membayar kos atau kebutuhan makan mereka,” kata Seno.
Ia menilai bahwa penyusunan skema CSR pendidikan di tingkat kabupaten bisa menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan manfaat Gratispol, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
Provinsi Kaltim baru mulai menerapkan Gratispol untuk pembiayaan UKT pada tahun 2025. Seno mengatakan tahun pertama program ini masih menjadi fase penyesuaian, sehingga penyempurnaan tata kelola baru bisa dilakukan mulai 2026.
“Implementasi yang lebih lengkap baru akan berjalan tahun depan. Tahun 2025 kita sudah melaksanakan Gratispol untuk UKT. Kalau nanti ada kelanjutannya, kita akan kembali diskusikan bersama kabupaten/kota,” katanya.
Ia menegaskan bahwa timeline tersebut penting agar setiap kabupaten/kota memiliki waktu untuk menyesuaikan anggaran, memetakan data mahasiswa, serta menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan.
Seno kembali menekankan perlunya distribusi peran yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, jika seluruh beban pembiayaan ditangani oleh provinsi, program Gratispol akan sulit bertahan dalam jangka panjang.
“Kalau seluruh beban ditanggung provinsi tentu tidak ideal. Maka kerja sama dengan kabupaten/kota menjadi penting agar mahasiswa mendapatkan dukungan yang lebih komprehensif,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa dukungan pembiayaan daerah sangat menentukan keberhasilan program, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan harus merantau jauh dari kampung halaman.
“Intinya kita ingin memastikan semua mahasiswa Kaltim yang menempuh pendidikan di mana pun bisa tetap fokus belajar tanpa terbebani biaya yang berat,” pungkasnya.
Advetorial Diskominfo Kaltim
