SAMARINDA-Menurut Damayanti, permasalahan utama dalam SPMB bukan semata sistem zonasi, melainkan belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah, khususnya tingkat SMA. Ia menilai jika seluruh sekolah memiliki standar yang setara, masyarakat tak lagi terfokus pada sekolah favorit.
“Kalau kualitas sekolah merata di tiap kabupaten, saya yakin persoalan SPMB ini tidak akan muncul lagi. Itu harapan saya,” ujarnya.
Sebagai legislator baru, Damayanti mengaku ini adalah pengalamannya yang pertama menghadapi pelaksanaan SPMB. Namun, dari hasil reses di daerah pemilihan Balikpapan, ia menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait terbatasnya daya tampung sekolah negeri di kota tersebut. Ia menyebut hanya sekitar 51% lulusan SMP yang bisa tertampung di SMA negeri.
“Balikpapan Tengah bahkan tak punya sekolah menengah atas. Lalu, ke mana anak-anak ini harus bersekolah?” tambahnya, menyoroti dampak zonasi yang membuat banyak siswa tak punya pilihan jika tak ada sekolah dalam radius tempat tinggal mereka.
Damayanti juga menyentil ketimpangan persepsi di kota seperti Samarinda yang masih membedakan sekolah unggulan dan sekolah biasa. Ia menekankan pentingnya distribusi guru berkualitas secara merata agar tidak ada lagi sekolah yang dianggap “pinggiran” oleh masyarakat.
Dalam forum tersebut, ia juga menyinggung soal program bantuan pendidikan GratisPol (gratis biaya pendidikan) yang belum menyentuh siswa sekolah swasta. Ia meminta kejelasan apakah anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri bisa memperoleh bantuan serupa jika akhirnya harus masuk sekolah swasta.
“Kalau di negeri terbantu, tapi kalau masuk swasta biayanya luar biasa. Setidaknya GratisPol ini bisa sedikit menenangkan mereka yang tidak mendapat tempat di sekolah negeri,” pungkasnya. (sp/Adv DPRDkaltim).
