SAMARINDA-Komisi III DPRD Kaltim mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas kegiatan tahun anggaran 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi III, Abdulloh, menyatakan bahwa anggaran Dishub belum maksimal, terutama untuk proyek-proyek yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Tadi dibahas, ada pada defisit refocusing, inpres dan sebagainya, itu sekitar Rp47 miliar. Kemudian penekanan dari kami jangan merefocusing anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,”
Abdulloh menekankan bahwa refocusing anggaran lebih baik diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak langsung menyentuh masyarakat, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Sementara itu, anggaran yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, harus tetap dipertahankan.
Kemudian, untuk rencana kerja (Renja) untuk anggatan tahun 2026, Abdulloh menitikberatkan kepada angka yang sangat tipis atau kecil sekali untuk Dishub. Akan tetapi, Komisi III tetap memberikan usulan-usulan berupa hasil dari reses dan tinjauan lapangan kepada Dishub.
Dalam hal ini Dishub berada dalam koridor pelabuhan, dermaga, lampu jalan, dan sebagainya.
“Dishubnya maksimal, tapi anggarannya yang tidak maksimal. Maka kami Komisi III men-support untuk bersama-sama berjuang, demi kepentingan masyarakat. Terutama jalan-jalan provinsi di pedalaman,” ucap Abdulloh.
Salah satu masalah yang turut disinggung oleh Abdulloh adalah pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa pedalaman Kaltim yang masih belum maksimal. Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu menggelontorkan dana hingga Rp 3 triliun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Meski tidak dijelaskan secara rinci besaran anggaran Dishub yang dianggap kecil, Komisi III DPRD Provinsi Kaltim berjanji akan terus melakukan koordinasi dengan Dishub untuk memastikan realisasi anggaran dapat lebih efisien, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komisi III juga memberikan usulan-usulan berupa hasil dari reses dan tinjauan lapangan kepada Dishub. Abdulloh menyatakan bahwa Dishub harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat, terutama jalan-jalan provinsi di pedalaman.
Selain itu, Abdulloh juga menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa pedalaman Kaltim masih belum maksimal dan memerlukan dana sekitar Rp 3 triliun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
