GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memberi perhatian terhadap kinerja serapan APBD Kaltim sepanjang 2022. Pasalnnya Benua Etam berada diposisi 8 dari 10 besar provinsi dengan realiasai terendah di seluruh Indonesia.
Menukil data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), tercatat hanya 77,77 persen serapan anggaran belanja APBD Kaltim.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan mitra kerjanya. Dalam hal ini bidang pekerjaan umum (PU) karena mayoritas kegiatan belanja berada pada mitra kerja tersebut.
“Beberapa pekan lalu kami sudah ada rapat dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim untuk melihat bagaimana prosesnya. Kalau dari mereka kan laporannya bagus-bagus saja, karena daya serap anggaran sudah di atas 60 persen. Hanya saja karena saat itu masih di awal Desember 2022, sehingga laporan penagihan belum masuk semua,” ucap Veridiana.
Ia mendorong Dinas PUPR-PERA Kaltim meningkatkan kinerja pada tahun ini. Terlebih, peningkatan kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur.
“Kami sangat sayangkan kinerja Pemprov Kaltim sendiri dalam melakukan proses lelang karena terlalu kaku dengan aturan. Menurut saya boleh saja mengikuti aturan, tapi janganlah terlalu kaku karena mereka bukan orang baru di situ,” tekannya.
Veridiana berharap kepada Pemprov Kaltim agar tidak mengulangi minimnya serapan anggaran belanja pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan APBD Kaltim pada tahun 2023 menyentuh angka Rp 17,2 triliun dan bisa bertambah menjadi Rp 20 triliun.
“Ini kan sangat langka kita mendapat anggaran yang cukup besar. Jadi kalau saya berharap karena Dapil saya masih belum tersentuh, Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian kepada dapil saya yang berada di Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Karena dua kabupaten itu infrastruktur masih jauh tertinggal,” tutupnya.
(Adv/Dprd Kaltim/Red)
