SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberi perhatian serius terhadap penguatan infrastruktur penunjang riset, literasi, dan arsip daerah. Salah satu yang didorong adalah renovasi dan pembangunan gedung Perpustakaan, Arsip, serta gedung Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kaltim pada tahun anggaran 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa keberadaan gedung yang representatif menjadi kebutuhan mendesak guna menunjang kinerja lembaga-lembaga strategis tersebut.
“Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta agar Pemprov Kaltim melakukan renovasi dan pembangunan gedung perpustakaan, arsip, serta gedung BRIDA pada tahun anggaran 2027,” ujar H. Baba di gedung E DPRD Kaltim, Senin (15/12/2025).
Selain persoalan fisik bangunan, Komisi IV juga menyoroti belum tuntasnya persoalan kelembagaan dalam proses transisi Balitbangda menjadi BRIDA.
Menurut H. Baba, kejelasan struktur dan kewenangan BRIDA sangat penting agar lembaga ini dapat bekerja optimal sebagai motor riset dan inovasi daerah.
“Kami juga meminta Pemprov Kaltim agar segera menyelesaikan persoalan kelembagaan terkait transisi Balitbangda menjadi BRIDA. Ini tidak boleh berlarut-larut,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kaltim akan bersama Komisi I DPRD Kaltim melakukan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna memperoleh kejelasan regulasi dan arah kebijakan kelembagaan BRIDA di daerah.
“Untuk poin ini, Komisi IV bersama Komisi I akan melakukan audiensi langsung ke KemenPAN-RB agar ada kepastian terkait kelembagaan BRIDA,” jelas H. Baba.
H. Baba mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan besar bagi BRIDA Kaltim. Oleh karena itu, Komisi IV meminta agar BRIDA lebih selektif dan fokus dalam menentukan agenda riset.
“Menyiasati keterbatasan anggaran, kami secara khusus meminta agar BRIDA memfokuskan risetnya pada hal-hal yang benar-benar strategis,” ujarnya.
Ia menekankan, riset BRIDA tidak hanya berkutat pada kajian kebijakan semata, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi daerah.
“BRIDA jangan hanya melakukan riset kebijakan. Riset itu harus bisa memberi solusi konkret terhadap persoalan daerah,” kata H. Baba.
Salah satu fokus riset yang dinilai sangat penting adalah langkah-langkah antisipasi dan mitigasi bencana yang kerap terjadi di Kalimantan Timur.
“Kami juga meminta agar BRIDA melakukan riset khusus terkait langkah-langkah antisipasi bencana yang terjadi di Kalimantan Timur. Ini sangat penting untuk keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya BRIDA, Komisi IV DPRD Kaltim juga memberi perhatian serius pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Lembaga ini diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana.
“Kami meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana, dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar H. Baba.
Selain aspek literasi, Komisi IV juga menekankan pentingnya pengamanan arsip pemerintahan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pengamanan arsip di lingkungan Pemprov Kaltim juga harus diperkuat, karena arsip merupakan aset penting daerah,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
