SAMARINDA — Program Jaminan Kesehatan Daerah Gratis atau Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan lonjakan signifikan menjelang akhir tahun. Data Dinas Kesehatan Kaltim mencatat, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung melalui skema ini tumbuh lebih dari 25 kali lipat dalam sembilan bulan.
Jika pada Februari 2025 peserta Gratispol baru berada di kisaran 5.000 orang, maka per November jumlahnya telah mencapai 141.000 peserta.
“Sekarang sudah ada 141 ribu yang dibiayai Gratispol. Mudah-mudahan meningkat lagi, karena target kita dalam satu tahun itu 476 ribu jiwa,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, di Samarinda, Rabu, (3/12/2025).
Meski demikian, Jaya mengakui bahwa target itu baru bisa dikejar pada 2026. Penyebabnya, masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS sehingga perlu sinkronisasi data kependudukan.
Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan Rp231 miliar untuk pembayaran premi BPJS kelas 3 melalui Gratispol. Namun realisasi anggaran baru mencapai sepertiganya.
“Totalnya 231 miliar, dan yang terserap baru sekitar 85 miliar,” kata Jaya.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua kategori peserta BPJS dapat dimasukkan ke skema Gratispol karena ketentuan pembiayaan BPJS berlaku secara nasional. Pekerja formal, misalnya, tetap menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
“Ini khusus kelas 3. Ada segmen yang tidak bisa kita bayarkan. Karyawan itu harus dibayari perusahaan, namanya PBPU penerima upah,” ujarnya.
Peserta Gratispol, kata Jaya, diprioritaskan bagi warga kurang mampu, peserta mandiri kelas 3, Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
“Kalau ada pegawai atau pekerja yang kena PHK, itu bisa kita bantu masuk Gratispol, selama memenuhi kriteria miskin atau rentan,” katanya.
Adapun Aparatur Sipil Negara tak bisa masuk dalam skema ini.
“Seperti saya, pegawai negeri, itu sudah dibayar negara. Tidak boleh kita pindah ke Gratispol,” tutur Jaya.
Jaya menyoroti masih banyaknya warga yang belum pernah mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan meski masuk dalam kategori yang bisa ditanggung Gratispol.
“Kami harap masyarakat segera cek. Kalau belum terdaftar, bisa kita bantu lewat Gratispol selama masuk kategori yang diperbolehkan. Tujuan kita supaya seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan,” katanya.
Selain jaminan kesehatan, Pemprov Kaltim juga menggeber program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Go to School, yang merupakan subprogram Gratispol. Program ini menyasar pelajar mulai tingkat SD hingga SMA melalui pemeriksaan kesehatan dasar dan penapisan penyakit bawaan.
Menurut Jaya, cakupan program ini kini sudah merata di seluruh sekolah di Kaltim. “Seluruh sekolah sudah kita cover. Dari SD, MTS, madrasah, sampai SMA. Semua sudah dapat pemeriksaan,” ujar dia.
Pemeriksaan dilakukan mulai dari pengambilan sampel darah untuk memeriksa kadar hemoglobin hingga serangkaian checklist kesehatan untuk mendeteksi gejala kelainan darah seperti hemofilia.
“Ada checklist-nya. Apakah orang tua punya riwayat kelainan darah, apakah siswa sering mimisan atau mudah lebam. Pemeriksaan juga lengkap—tensi, nadi, jantung, sampai lingkar lengan kiri untuk remaja,” jelasnya.
Pelaksanaan di lapangan bertumpu pada jaringan Puskesmas yang setiap hari melakukan kunjungan ke sekolah. Sebagian sekolah juga melibatkan guru yang sudah dilatih untuk melakukan screening awal.
“Puskesmas keliling setiap hari. Ada juga guru yang kita latih untuk melakukan checklist sebelum tim kesehatan datang,” tutupnya. (MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
