SAMARINDA – Damayanti, anggota Pansus LKPJ, menjelaskan bahwa sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kaltim masih belum menjalankan tata kelola administrasi dan kearsipan secara tertib dan sistematis.
“Kami sempat memanggil sejumlah OPD, dan mayoritas mengaku mengalami kesulitan karena sistem pengarsipannya yang kurang baik. Padahal, administrasi yang rapi merupakan kunci akuntabilitas,” ujarnya di Samarinda.
Menurut Damayanti, kelemahan pengarsipan ini berdampak langsung pada kemampuan OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Banyak temuan yang seharusnya bisa segera ditindaklanjuti malah terhambat karena dokumen pendukung sulit ditemukan atau bahkan hilang.
“Banyak OPD kesulitan mencari dokumen penting karena penyimpanan yang tidak tertib. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal warisan sejarah daerah. Arsip yang baik memungkinkan kita melacak perjalanan pembangunan dari masa ke masa,” tambahnya.
Pansus mengingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya menjadi masalah internal, tapi juga bisa mencoreng reputasi Pemprov Kaltim di tingkat nasional. Terlebih, saat ini Kaltim sedang mendapat sorotan besar sebagai salah satu tulang punggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Rendahnya capaian tindak lanjut rekomendasi BPK sudah terjadi selama empat tahun berturut-turut. Jika tidak ada perbaikan serius, hal ini dapat melemahkan posisi Kaltim sebagai contoh tata kelola pemerintahan daerah yang baik,” ungkap Damayanti.
Untuk itu, Pansus mendesak Pemprov Kaltim agar segera melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi dan kearsipan. Selain memperbaiki prosedur internal, mereka juga meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri agar memberikan sanksi administratif terhadap OPD yang lalai dalam menjalankan rekomendasi BPK.
“Kita harapkan dengan perbaikan ini, capaian tindak lanjut rekomendasi BPK akan meningkat, sehingga tata kelola pemerintahan di Kaltim semakin transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(sp/Adv DPRDkaltim)
