SAMARINDA-Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 mulai terasa memukul sektor perhotelan di Kalimantan Timur.
Efisiensi ini luar biasa sekali dampaknya kepada sektor perhotelan di Samarinda dan Balikpapan sebagai market utama hotel Pemerintah, dengan menyediakan ruang rapat. Sekitar 50 hingga 70 persen pendapatan hotel bergantung pada segmen ini.
Menyikapi kondisi ini, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra menilai kebijakan efisiensi malah memperkeruh situasi perekonomian daerah.
“Kalau saya pribadi tidak setuju dengan efisiensi, dampaknya terlalu meluas. Banyak profesi lain yang terdampak karena sektor ekonomi ikut melemah,” ujarnya.
Pembatasan kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemangkasan anggaran, juga membuat turunnya okupansi hotel. Kondisi tersebut, malah memicu kekhawatiran Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor perhotelan dan pariwisata.
“Efek dominonya signifikan. Jika dibiarkan, bisa berujung PHK massal, dan itu yang tidak kita inginkan terjadi di Kaltim,” tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kota Balikpapan dari partai Persatuan Pembangunan tersebut juga bersaran agar pemerintah pusat memiliki alternatif solusi.
Misalnya, ada penyesuaian harga dengan anggaran yang tersedia, atau melonggarkan kebijakan efisiensi secara selektif agar bisa tetap berlaku pada sektor rentan. Balikpapan misalnya, menjadi salah satu kota yang terdampak, selain Samarinda.
Penurunan kunjungan tamu, terutama yang berkunjung ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) turut membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata ini, ikut menurun.
“Semakin jarang tamu berkunjung, ya otomatis PAD Kota semakin terasa anjloknya,” jelasnya.
Nurhadi sebagai anggota DPRD Kaltim berharap ada atensi dari Pemerintah agar tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi mempertimbangkan keberlangsungan sektor ekonomi dan pariwisata yang turut andil dalam menopang perekonomian daerah.
“Kita perlu solusi yang konkret agar ekonomi daerah terus bergerak. Jangan sampai kebijakan efisiensi mengorbankan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Tentu pemerintah mesti toleransi terhadap sektor–sektor rentan,” pungkasnya. (sp/ Adv DPRDkaltim).
