GARUDASATU.CO,SAMARINDA -Setelah menggelar aksi damai jilid I beberapa hari yang lalu kini Aliansi Mahakam kembali kepung kantor DPRD Kaltim dengan ribuan massa secara tertib dan damai bahkan nihil bentrokan dalam aksi kali ini, Senin (11/4/2022).
Para pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi menerima dan mendukung penuh aspirasi yang disampaikan oleh aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam).
Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji, usai menemui para pendemo ia mengatakan jika aksi mahasiswa tersebut sangatlah wajar karena sebagai wakil masyarakat dan penerus bangsa.
“Demo merupakan hal yang wajar dilakukan oleh mahasiswa apalagi sebagai penerus bangsa,”ujar Seno kepada Garudasatu.co.
“Apalagi tuntutan mereka tidak mengada-ada dan rasional serta sesuai fakta,makanya kami sangat mendukung penuh aksi tersebut, apalagi kenaikan PPN tersebut sangat memberatkan masyarakat dan pengusaha jadi kami sangat mendukung aksi mereka ini,”imbuhnya.
Seno Aji juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ribuan mahasiswa yang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kaltim, lantaran sepanjang aksinya mereka lakukan dengan tertib tanpa anarkis serta bubar dengan tertib dan damai.
Perlu diketahui jiia sikap dan dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) oleh ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim Seno Aji dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim saat menemui ribuan massa aksi, Senin (11/4/2022).
Ketua DPRD Kaltim Makmur mengaku siap untuk menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh ribuan massa aksi ke pemerintah pusat dan DPR RI.
Menurut mantan Bupati Berau ini, aspirasi yang disampaikan aliansi mahasiswa itu sebagai bentuk kepedulian sosial terutama pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami akan mendukung penuh aspirasi yang disampaikan adik-adik. Beberapa poin tuntutan ini kami akan menindaklanjuti. Jika ada yang perlu ditandatangani saya akan tanda tangan,” kata Ketua DPRD Kaltim di hadapan ribuan massa aksi.
DPRD Kaltim juga tidak menyetujui terkait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden karena dinilai melanggar konstitusi negara.
“Saya juga dulu sempat diusulkan untuk maju tiga periode jadi Bupati, tapi di lain sisi juga kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi yang ada,” ucap mantan Bupati Kabupaten Berau itu.
Diketahui, sebelum aspirasi tersebut diterima oleh DPRD Kaltim, terlebih dahulu ribuan massa aksi melakukan aksi demonstrasi serta membawa beberapa tuntutan.
Aksi berlangsung aman dan lancar karena mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.
Adapun tiga tuntutan yang disampaikan yakni, menolak dan membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)jenis pertamax.
Kemudian menolak dan membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Terakhir mahasiswa menolak 
penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Setelah ketiga tuntutan tersebut diterima oleh DPRD Kaltim melalui penandatanganan MoU, ribuan massa aksi akhirnya pulang dalam kondisi tertib dan aman.(gsc/000).
