SAMARINDA-Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, menyampaikan sejumlah hal strategis terkait pelaksanaan program Gratispol Pendidikan.
Dari informasi yang diperoleh anggota fraksi PDI-P ini, regulasi pelaksanaan gratispol tersebut masih dalam proses asistensi ke Kemendagri melalui pembentukan peraturan gubernur.
“Regulasi pergub terkait program ini saat ini masih dalam proses asistensi ke Kemendagri. Dari sisi anggaran, untuk 2025, usulannya sudah kami masukkan dalam anggaran perubahan dengan nilai mencapai Rp185 miliar. Nanti akan kita bahas bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kaltim ini menyoroti potensi peningkatan kebutuhan dana di masa mendatang.
“Target (anggaran yang diusulkan) hingga 2030 nanti, kebutuhan dana untuk gratispol ini akan mencapai Rp1,5 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa beban APBD kita cukup besar. Mudah-mudahan kemampuan fiskal dan kapasitas APBD dapat mengcover itu,” imbuhnya.
Masalah nomenklatur menjadi tantangan tersendiri yang harus segera diatasi. Emira Moeis mengungkapkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci, mengingat wewenang daerah yang hanya mencakup jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA.
“Kita dukung lah, yang terpenting secara regulasinya ini lagi dikerjakan agar bisa berjalan dengan aman,” jelas Ananda Emira Moeis.
Sementara itu pembahasan anggaran juga mencuat ketika dia menyampaikan skenario pendanaan ke depan. Untuk tahun 2025, dana sebesar Rp185 miliar direncanakan dicover untuk mahasiswa baru. Namun, mulai 2026 kebutuhan meningkat tajam hingga mencapai Rp1,3 triliun karena cakupan yang meliputi keseluruhan mahasiswa, dengan target final mencapai Rp1,5 triliun pada tahun 2030.(sp/Adv DPRDkaltim).
