SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda Ulu, Sani Bin Husain, menanggapi kejadian longsor yang terjadi di Jalan KS Tubun Dalam, Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda, pada Selasa (11/3/2025).
Ia menegaskan pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memiliki peta bencana yang diperbarui secara berkala untuk memitigasi bencana di masa depan.
“Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki peta bencana yang diperbarui setiap lima tahun. Biasanya, peta ini disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan menjadi panduan dalam upaya mitigasi bencana, termasuk longsor dan banjir,” ujar Sani saat dia oleh wartawan diruang kerjanya. Rabu (12/3/2025).
Selain peta bencana, ia juga meminta Pemkot untuk memberikan respons cepat dalam membantu korban bencana. Menurutnya, bantuan tanggap darurat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.
“Yang kedua, saya meminta Pemkot Samarinda untuk bertindak cepat membantu korban. Ketika terjadi bencana seperti banjir atau longsor, reaksi cepat sangat penting agar masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan,” lanjutnya.
Sani juga menekankan pentingnya rencana pemulihan (recovery) pasca-bencana yang terencana dengan baik. Ia meminta Pemkot Samarinda melalui dinas terkait, seperti ATR/BPN, untuk menata kembali wilayah terdampak dan memberikan kejelasan mengenai daerah yang aman untuk pembangunan.
“Setelah bencana, perlu ada recovery yang jelas. Kita harus menentukan mana wilayah yang aman untuk dibangun dan mana yang berisiko tinggi. Ini penting agar masyarakat mendapatkan panduan yang jelas sebelum membangun,” tegasnya.
Ia berharap ketiga hal tersebut—mitigasi bencana, respons cepat, dan rencana pemulihan—dapat menjadi perhatian utama Pemkot Samarinda untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan menjaga keselamatan warga.
Peristiwa longsor di Jalan KS Tubun Dalam mengakibatkan beberapa rumah terdampak, meskipun tidak ada laporan korban jiwa. Saat ini, pihak BPBD Samarinda masih melakukan upaya penanganan di lokasi kejadian.
