GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain mengusul Pemkot Samarinda sebaiknya mencari formula khusus terkait penanggulangan banjir.
Menurutnya, warga Samarinda tak akan pernah bisa lepas dari masalah banjir. Dibutuhkan sebuah solusi untuk hidup berdampingan atau adaptif terhadap banjir. Termasuk bagi penyelenggaraan pendidikan, sekolah-sekolah di daerah dengan julukan Kota Tepian ini perlu adaptif terhadap bencana.
“Sampai kiamat banjir di Samarinda juga tidak bakal hilang, karena wilayah geografisnya memang rendah,” ungkap Sani.
Di sektor pendidikan, berdasarkan data yang dihimpunnya terdapat beberapa sekolah yang kondisinya rawan dilanda bencana banjir. Terdiri dari 28 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menegah Pertama (SMP).
“Untuk sekolah rawan longsor ada SMP 9, SMP 13, SMP 24 serta SMP 27,” sebutnya.
Ia menambahkan, ada pula sekolah rawan kebakaran hutan dan lahan di antaranya SMP 17, SMP 35, SMP 37 dan SMP 40. Dengan demikian total keseluruhan sekolah rawan bencana di Samarinda terdapat 47 sekolah.
“Sekolah harusnya menjadi tempat paling aman kedua setelah rumah. Siswa dan warga sekolah tidak boleh lagi terancam keselamatannya di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu sekolah,” tegas Sani.
Politisi PKS itu, memaparkan tiga hal yang perlu dilakukan Pemkot Samarinda yakni pemetaan sekolah yang rawan banjir dan longsor, menyusun langkah pencegahan dan penanggulanan serta mitigasi yang tepat, dan membuat payung hukum berupa peraturan daerah (Perda).
“Harus ada perdanya, bangun sekolah itu jangan di rawa-rawa. Itu yang perlu diperhatikan. Tentu kita tidak akan nyaman belajar dengan kondisi terendam banjir,” paparnya.
Pria lulusan S-3 Manajemen Pendidikan Universitas Mulawarman itu memastikan, secara personal dirinya akan mengusulkan formulasi Perda inisiatif sekolah adaptif bencana. Sani mengaku, disertasinya pun mengulas masalah serupa yang ia beri tajuk sekolah adaptif bencana.
Akan hal tersebut, dirinya akan mendiskusikan gagasan sekolah adaptif bencana di internal jajaran Komisi IV DPRD Samarinda.
Setelah dipahami, lanjut Sani, baru akan disodorkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Tahun depan inshallah kami ajukan, sesuai aturan saya akan usulkan ke Komisi IV, setelah itu kami usulkan ke Bapemperda. Bapemperda nanti akan membuat kajian akademiknya. Nah, kemudian diparipurnakan dan jika disetujui akan dibuat pansus. Setelah itu kita undang semua stage-holder, kalau semua jadi baru kami sahkan,” pungkasnya. (Adv)
