SAMARINDA — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur dinilai tidak bisa lagi bertumpu semata pada pajak dan retribusi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki keran lain yang tak kalah potensial, yakni pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal.
Menurut Ananda, Kalimantan Timur sebenarnya memiliki banyak aset strategis yang dapat menjadi sumber pemasukan berkelanjutan bagi kas daerah. Sayangnya, sebagian besar aset tersebut masih “tertidur” atau belum dimanfaatkan dengan pendekatan manajemen yang profesional.
“Ada berbagai macam cara untuk meningkatkan PAD. Kita tidak harus selalu terpaku pada pajak dan retribusi. Padahal, kita punya banyak aset yang bisa memberikan kontribusi signifikan kalau dikelola dengan lebih terstruktur dan profesional,” ujarnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Ia mengakui, saat ini memang sudah ada sejumlah inventaris milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang disewakan kepada pihak ketiga. Namun, kontribusinya terhadap PAD dinilai masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dicapai.
“Dari laporan Badan Pendapatan Daerah, memang ada pemasukan dari skema sewa aset. Tetapi angkanya masih bisa ditingkatkan. Artinya, pengelolaannya perlu lebih cermat dan serius,” katanya.
Ananda menilai, aset yang tersebar di berbagai sektor, baik olahraga, perkantoran, hingga ruang publik, semestinya mampu menjadi sumber pendapatan yang stabil jika dikelola dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat.
Ia mencontohkan aset berskala besar milik Pemprov Kaltim seperti Stadion Kadrie Oening di Sempaja dan Stadion Palaran. Menurutnya, dua fasilitas tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar apabila pemanfaatannya tidak terbatas pada agenda seremonial atau event tertentu saja.
“Stadion Kadrie Oening dan Stadion Palaran itu aset besar. Kalau pemanfaatannya dioptimalkan, tidak hanya untuk olahraga, tapi juga konser, kegiatan publik, atau event berskala besar lainnya, tentu bisa mendongkrak PAD,” ujarnya.
Namun, perhatian Ananda tidak hanya tertuju pada aset-aset besar. Ia juga menyoroti aset kecil yang kerap luput dari pengawasan dan perencanaan pemerintah, tetapi sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
“Aset kecil seperti area parkir, kantin, kios-kios di lingkungan aset pemerintah itu sering tidak terlihat. Padahal kalau dikelola dengan transparan dan terdata dengan baik, akumulasinya bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi PAD,” katanya.
Menurutnya, persoalan utama selama ini bukan pada ketiadaan aset, melainkan pada lemahnya tata kelola, pendataan, dan transparansi pemanfaatan aset daerah. Karena itu, ia mendorong agar penguatan manajemen aset berjalan seiring dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pemantapan pengelolaan aset harus dibarengi dengan penguatan peran BUMD. Kalau keduanya dikolaborasikan dengan baik, peluang pemanfaatan aset secara produktif akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Ananda berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera menyusun pola pengelolaan aset yang lebih efektif, modern, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap aset, baik yang berskala besar maupun kecil, benar-benar dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Semoga ke depan pengelolaan aset kita bisa lebih efektif, sehingga semua aset Pemprov, besar maupun kecil, benar-benar memberi manfaat dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Timur,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
