SAMARINDA – Insiden penabrakan menghantam Jembatan Mahulu, Samarinda. Sebuah tongkang bermuatan batubara, M80-1302, yang ditarik tugboat KD 2018, dilaporkan menabrak bagian bawah bentang jembatan di Sungai Mahakam pada Selasa (23/12/2025) sekitar pukul 05.00 Wita.
Benturan tersebut menyebabkan sejumlah fender atau pelindung pengaman jembatan mengalami kerusakan, bahkan ada yang dilaporkan hilang. Peristiwa ini pun memantik kekhawatiran publik terhadap keselamatan struktur jembatan yang menjadi salah satu akses vital di Kota Tepian.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengakui pihaknya telah mencermati kejadian tersebut. Meski belum dilakukan pemanggilan resmi, komunikasi informal antaranggota Komisi II sudah berlangsung.
“Dengan bersama teman-teman Perusda kemarin itu sempat kami ngobrol-ngobrol. Memang bukan rapat resmi Komisi II, tapi yang hadir itu semuanya anggota Komisi II,” ujar Nurhadi saat di temui usai Rapat Paripurna di gedung B DPRD Kaltim, Rabu (24/12/2025).
Namun, ia menjelaskan, agenda pemanggilan perusahaan pemilik kapal dan pihak terkait belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Faktor libur akhir tahun dan perayaan Natal menjadi kendala tersendiri.
“Kalau kita mau panggil sekarang, takutnya yang kita panggil ini tidak ada orangnya. Namanya juga perusahaan, ini kan waktunya libur. Di Komisi kita juga ada yang merayakan Natal,” ungkapnya.
Meski demikian, Nurhadi memastikan persoalan ini tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Komisi II DPRD Kaltim telah menjadwalkan pemanggilan resmi pada awal tahun 2026.
“Agenda pertamanya Komisi II nanti ya ini. Kita akan panggil mereka tanggal 7 Januari. Saat itu kantoran sudah normal kembali,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Ketua Komisi II DPRD Kaltim yang menilai Jembatan Mahulu masih bertahan karena faktor keberuntungan.
“Mudah-mudahan jembatan itu tidak ada apa-apa. Seperti kata Pak Ketua Komisi II, jembatan itu masih bertahan karena ada unsur ‘lucky’-nya. Tapi tentu kita berharap dijauhkan dari musibah dan bencana,” ucap Nurhadi.
Namun di balik harapan tersebut, Nurhadi menegaskan bahwa tanggung jawab tetap harus ditegakkan. Menurutnya, insiden ini tidak bisa dianggap sepele, apalagi penabrakan jembatan di Sungai Mahakam sudah berulang kali terjadi dalam setahun terakhir.
“Ini jangan sampai dibiarkan. Jangan merasa karena beberapa hari ini didiamkan lalu mereka merasa aman. Tidak. Ini hanya menunggu waktu saja,” katanya.
Menjawab pertanyaan soal pihak yang paling bertanggung jawab, Nurhadi secara tegas menunjuk pada unsur pengawasan kapal.
“Yang paling disalahkan itu pengawas dari kapal itu sendiri. Mereka ke mana? Apakah sudah ditugaskan untuk mengawal dari depan dan belakang? Ini jelas kelalaian,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam aturan pelayaran, kelalaian semacam ini bukan sekadar pelanggaran administratif.
“Dalam aturan, lalai itu bisa dipidana. Ini bukan sesuatu yang tidak sengaja, ini lalai,” tegas Nurhadi.
Insiden yang terjadi pada dini hari itu juga menimbulkan pertanyaan soal prosedur teknis pelayaran di bawah jembatan. Meski mengaku tidak menguasai detail teknis jam operasional, Nurhadi menilai alasan buru-buru tidak bisa dijadikan pembenaran.
“Kadang-kadang mereka memang kejar waktu sampai subuh. Tapi tetap saja, keselamatan itu nomor satu,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
