SAMARINDA– Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur menyoroti peran Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum maksimal dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perusda Kalimantan Timur ini dibentuk untuk menghasilkan PAD. Tapi di sisi lain, juga harus bisa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti PDAM atau Perusda di sektor pertanian,” ujar Firnadi kepada garudasatu.co, Rabu(04/6/2025)
Masih lanjut Firnadi, jika Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perairan, hingga perkebunan. Namun, hingga saat ini belum terlihat terobosan signifikan dari Perusda dalam memanfaatkan potensi tersebut menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
“Harusnya Perusda kita berada di garis depan untuk memanfaatkan potensi ini. Karena kita pemilik SDA terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Firnadi menyebut bahwa tantangan utama Perusda terletak pada lemahnya manajemen, belum optimalnya penerapan prinsip bisnis, serta kurangnya dukungan regulasi yang sesuai. Ia menilai bahwa Perusda harus dikelola dengan pendekatan profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pasar.
Dalam rapat kerja Komisi II DPRD dengan jajaran Perusda, Firnadi mengungkapkan bahwa sejumlah hambatan regulatif dan administratif masih menghambat optimalisasi peran BUMD. Salah satu yang krusial adalah proses perubahan status hukum dari Perusda menjadi Perseroda yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas.
“Salah satunya adalah perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda. Perubahan ini membawa implikasi administratif dan legal yang harus segera dipenuhi,” jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan, masih banyak Perusda yang belum mengantongi izin usaha lengkap, sehingga kegiatan bisnisnya belum bisa berjalan maksimal.
“Setelah itu, leadership atau kepemimpinan direksi juga sangat penting. Kita butuh manajer-manajer Perusda yang punya skill dan wawasan bisnis. Tanpa itu, sulit untuk berharap pada PAD yang signifikan,”tuturnya.
Firnadi Ikhsan yang juga Ketua Fraksi PKS menekankan pentingnya tata kelola yang sehat dan efisien, disertai transparansi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja rutin. Karena masyarakat menantikan gebrakan nyata dari Perusda harus bisa bekerja secara nyata, menghasilkan, dan memberikan manfaat. Kalau tidak, kita harus evaluasi menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Perusda tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga bisa mengurangi ketergantungan pada dana pusat dan membuka ruang fiskal baru bagi pembangunan daerah.
Firnadi berharap Pemprov Kaltim bisa memperkuat peran Perusda melalui dukungan regulatif dan pendampingan teknis, serta mendorong sinergi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan pelaku usaha BUMD.
“Kalau Perusda berhasil dikelola dengan benar, saya yakin PAD kita bisa melonjak tanpa harus menaikkan pajak atau membebani masyarakat,” pungkasnya (sp/Adv DPRDkaltim).
