Ketua DPW MATRA Kaltim Bambang Arwanto: Bhinneka Tunggal Ika fondasi rawat persatuan, MATRA jembatan adat dan pemerintah.
NUSANTARA-Majelis Adat Nusantara (MATRA) merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelestarian dan pemberdayaan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
Di Benua Etam sendiri Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) Kalimantan Timur (Kaltim), telah resmi dilantik dan dikukuhkan dengan khidmat, di kawasan Ibukota Nusantara (IKN), Minggu (3/5/2026).
Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi masyarakat adat, sebagai pilar kebudayaan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.
Ketua DPW MATRA Kaltim, Bambang Arwanto, menegaskan bahwa keberagaman budaya merupakan kekuatan utama bangsa, yang harus dirawat melalui semangat persatuan. Menurutnya, nilai-nilai kebhinekaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi menjadi fondasi dalam merawat persatuan di tengah keberagaman identitas adat dan budaya,” ujar Bambang melalui keterangan tertulis ke media ini, Senin (4/5/2026) pagi tadi.
Ia menjelaskan, kehadiran DPW MATRA Kaltim menjadi wadah strategis dalam menghimpun masyarakat adat guna melestarikan nilai-nilai luhur budaya Nusantara, termasuk hukum adat, ritual, serta kelembagaan adat seperti kesultanan dan kerajaan.
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa Kaltim memiliki 237 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 195 desa dan kelurahan.
Namun, hingga saat ini baru sebagian kecil yang memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah.
“Ini menjadi perhatian bersama, dan perlu dorongan serius dari seluruh pihak agar masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti relasi antara investasi dan keberlangsungan masyarakat adat. Dalam sejumlah kasus, aktivitas eksploitasi sumber daya alam dinilai telah mengurangi ruang hidup masyarakat adat, yang berimbas pada tergerusnya identitas budaya dan nilai kearifan lokal.
Masih lanjut Barwanto sapaan akrabnya jika DPW MATRA Kaltim terus mendorong pembangunan yang inklusif dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
Ia juga menuturkan bahwa Pelantikan tersebut sekaligus menjadi simbol komitmen bersama, untuk menjadikan IKN sebagai pusat peradaban baru, yang tetap berakar pada nilai-nilai adat dan budaya Nusantara.
“Harapan Kami, MATRA dapat menjadi jembatan antara masyarakat adat dan Pemerintah, sehingga pembangunan yang berjalan tetap menghormati hak, identitas, dan kearifan lokal masyarakat adat,” pungkasnya
